Hipmi: BPI Danantara harus Independen tanpa Intervensi Politik

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira, menilai hadirnya Danantara dapat menjadi instrumen penting dalam pengelolaan aset negara secara profesional dan transparan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Ia pun menegaskan bahwa Danantara harus dikelola secara independen, tanpa intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.

"Pengurus Danantara harus bebas dari intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu. Independensi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan investasi dan pengelolaan aset dilakukan semata-mata untuk kepentingan nasional,tentu kita tidak ingin kejadian seperti 1MDB di malaysia atau Jiwasraya terjadi kembali" ujar Anggawira melalui keterangannya, Sabtu (22/2).

Anggawira juga menekankan, pengelolaan dana investasi negara harus dilakukan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. 

Baca juga : JP Morgan: Danantara Bisa Jadi Katalisator Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

"Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat, ada risiko besar yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kita butuh sistem yang jelas dan transparan agar kepercayaan publik tetap terjaga,untuk itu perlu ada keterlibatan publik yang jelas," tegasnya.

Terkait dengan pengalaman dan kompetensi, Anggawira menyatakan bahwa pengelolaan aset dalam skala besar seperti ini memerlukan pengurus yang memiliki keahlian luas di bidang investasi dan manajemen aset.

"Mengelola aset sebesar ini bukan hal yang mudah. Kita butuh orang-orang yang sudah terbukti mampu di tingkat internasional agar Danantara dapat bersaing secara global dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional," tutur Anggawira.

Baca juga : Danantara Bisa Jadi Umpan untuk Pancing Modal Asing ke Indonesia

Kepemimpinan Danantara, harap dirinya, harus dipegang oleh individu yang memiliki rekam jejak bersih dan profesionalisme tinggi.

"Kita ingin melihat pengurus yang memiliki rekam jejak kuat, tidak memiliki konflik kepentingan, dan benar-benar mendedikasikan diri untuk kepentingan nasional. Jangan sampai ada kepentingan pribadi yang bermain dalam badan ini," tambahnya.

Ia berharap dengan memperhatikan aspek independensi, transparansi, serta pemilihan pengurus yang tepat, Danantara dapat menjadi badan pengelola investasi yang benar-benar berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. (E-3)