Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan efisiensi anggaran yang direncanakan tiga putaran akan mengenai semua lini pemerintahan. Rencananya, penghematan anggaran dilakukan hingga mencapai Rp750 triliun.
"Efisiensi itu menurut saya,akan menggoyang semua (lini pemerintahan). Ini supaya betul-betul jangan mengeluarkan anggaran yang tidak perlu," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (20/2).
Pada putaran pertama, penghematan anggaran negara mencapai Rp306,69 triliun. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Luhut menegaskan DEN telah membahas bersama Presiden Prabowo Subianto mengenai area-area mana saja yang perlu diperhatikan agar dampak dari penghematan anggaran tidak mengganggu kualitas belanja pemerintah. Termasuk, pengalokasian ratusan triliun rupiah dari kebijakan efisiensi anggaran.
"Kita sudah usulkan untuk mengevaluasi area-area yang perlu diperhatikan. Saya kira pemerintah belajar dengan pemutaran pertama ini. Kita pastilah lebih hati-hati," jelasnya.
Kendati, penghematan negara menyedot anggara hingga Rp750 triliun, Luhut optimistis kebijakan tersebut tidak mengganggu perekonomian nasional secara signifikan.
Adapun, dalam skema putaran kedua efisiensi anggaran ditargetkan mencapai Rp308 triliun. Lalu, untuk putaran ketiga, penghematan akan dilakukan melalui dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai Rp300 triliun. Ini dengan catatan Rp200 triliun akan digunakan negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN
"Kan sekarang mulai diperhatikan dengan cermat ya Saya berharap tidak banyak (kena dampak ekonomi). Kalaupun ada, tidak akan banyak saya kira," tutupnya. (E-3)
Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, praktik manipulatif dalam penggunaan uang rakyat, serta pemborosan anggaran negara.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Tito menekankan bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).
PENGAMAT kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Hardiansyah mengatakan, pemberian gaji ke-13 bagi ASN harus dievaluasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
SEBANYAK 71 persen masyarakat Indonesia mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang diimplementasikan di masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Gelaran Porprov IX Jatim 2025 pada 28 Juni sampai 5 Juli 2025 turut membantu bisnis perhotelan dan restoran bisa bernapas lega.
DPR RI melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Sejumlah pos dilakukan penghematan. Bahkan untuk gaji anggota dewan sampai pegawai.
Iwan juga menyoroti pernyataan Prabowo yang menyebut ada 'raja kecil' yang melawan kebijakan efisiensi anggaran.
Prabowo mengungkap saat ini ada segelintir pihak yang tak ingin kebijakan tersebut terjadi. Namun, Prabowo menghiraukannya dan tetap berpegang teguh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved