Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan efisiensi anggaran yang direncanakan tiga putaran akan mengenai semua lini pemerintahan. Rencananya, penghematan anggaran dilakukan hingga mencapai Rp750 triliun.
"Efisiensi itu menurut saya,akan menggoyang semua (lini pemerintahan). Ini supaya betul-betul jangan mengeluarkan anggaran yang tidak perlu," ujar Luhut di Jakarta, Kamis (20/2).
Pada putaran pertama, penghematan anggaran negara mencapai Rp306,69 triliun. Kebijakan ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Luhut menegaskan DEN telah membahas bersama Presiden Prabowo Subianto mengenai area-area mana saja yang perlu diperhatikan agar dampak dari penghematan anggaran tidak mengganggu kualitas belanja pemerintah. Termasuk, pengalokasian ratusan triliun rupiah dari kebijakan efisiensi anggaran.
"Kita sudah usulkan untuk mengevaluasi area-area yang perlu diperhatikan. Saya kira pemerintah belajar dengan pemutaran pertama ini. Kita pastilah lebih hati-hati," jelasnya.
Kendati, penghematan negara menyedot anggara hingga Rp750 triliun, Luhut optimistis kebijakan tersebut tidak mengganggu perekonomian nasional secara signifikan.
Adapun, dalam skema putaran kedua efisiensi anggaran ditargetkan mencapai Rp308 triliun. Lalu, untuk putaran ketiga, penghematan akan dilakukan melalui dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nilai Rp300 triliun. Ini dengan catatan Rp200 triliun akan digunakan negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN
"Kan sekarang mulai diperhatikan dengan cermat ya Saya berharap tidak banyak (kena dampak ekonomi). Kalaupun ada, tidak akan banyak saya kira," tutupnya. (E-3)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
DPR RI melakukan efisiensi anggaran hingga Rp1,3 triliun. Sejumlah pos dilakukan penghematan. Bahkan untuk gaji anggota dewan sampai pegawai.
Iwan juga menyoroti pernyataan Prabowo yang menyebut ada 'raja kecil' yang melawan kebijakan efisiensi anggaran.
Prabowo mengungkap saat ini ada segelintir pihak yang tak ingin kebijakan tersebut terjadi. Namun, Prabowo menghiraukannya dan tetap berpegang teguh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved