Program B40 Dongkrak Harga CPO, Harga Minyakita Rentan Naik

PELAKSANA Tugas Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengungkapkan, salah satu penyebab naiknya harga Minyakita karena banyaknya pemakaian minyak sawit untuk program biodiesel 40% (B40) yang dicanangkan pemerintah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga pekan pertama Februari 2025, harga Minyakita tercatat Rp17.728 per liter. Angka tersebut melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp15.700 per liter.

"Harga di pasar memang relatif naik. Kenapa? Ini akibat dari pemakaian B40," ucap Sahat dalam Rakor Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idulfitri 2025 yang digelar secara daring, Rabu (12/2).

Baca juga : Komitmen Energi Hijau, Bahan Bakar Seluruh Kapal Domestik PIS Gunakan B40

Ia menjelaskan, banyaknya kebutuhan minyak sawit untuk program biodiesel di dalam negeri itu membuat pasokan ke pasar internasional terhambat. Alhasil, harga pasar internasional pun naik karena pasokannya yang berkurang.

"Jadi, harga kita sekarang di pasar CPO sesuai dengan perkembangan pasar luar negeri. CPO sekarang itu naik kira-kira 5% dibandingkan dengan harga di Januari kemarin. Harga Januari itu Rp13.500 per liter, sekarang sudah Rp14.700 per liter," jelas dia.

Namun demikian, lanjut Sahat, meski harga pasar CPO naik, harga jual Minyakita tetap terikat pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni harga Rp15.700 per liter.

Baca juga : Warga Pekanbaru Diminta Laporkan Pedagang Jual Minyakita di atas HET

Ia juga telah meminta produsen untuk memastikan kelancaran pasokan minyak goreng, khususnya Minyakita, agar kelangkaan seperti yang terjadi pada 2022 silam tidak kembali terulang.

Sahat juga memperkirakan kebutuhan Minyakita selama Ramadan dan Lebaran nanti sebenarnya tidak terlalu besar, diperkirakan sekitar 270.000 ton.

Di samping itu, ia mengingatkan beberapa daerah yang perlu diwaspadai terkait pasokan Minyakita, seperti di Aceh, Kalimantan Utara, dan wilayah Indonesia bagian Timur yang kerap kali bermasalah. (Fal/E-2)