Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberikan tanggapan terkait rencana efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Kami sudah terbiasa mengelola anggaran terbatas tapi hasil optimal. Namun, doakan semoga (anggaran) tidak dikurangi,” kata Amran melalui keterangan resmi, Selasa (11/2).
Ia memastikan bahwa program pencapaian swasembada pangan tidak akan terhambat meskipun nantinya Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemangkasan anggaran.
“Jangan karena anggaran semua terhambat. Apapun yang terjadi tidak masalah, yang penting swasembada tercapai,” ucapnya.
Efisiensi anggaran, sambungnya, bukanlah hal baru yang dialami Kementan. Sebelumnya, pada tahun lalu, Amran mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan refocusing anggaran yang difokuskan untuk program prioritas dalam rangka peningkatan produksi padi nasional.
“Kami sudah lakukan terlebih dahulu di 2024. Kami refocusing Rp1,7 triliun untuk pompa, benih, alsintan, program oplah, dan sebagainya. Kami pangkas perjalanan dinas, rehab gedung, gunting pita seremonial,” jelasnya.
Ia pun menekankan bahwa dengan refocusing tersebut pada kala itu, pihaknya masih bisa meningkatkan produktivitas beras dan menyelamatkan kondisi pangan di dalam negeri.
“Saat itu terjadi El Nino, La Nina. Sempat shortage di awal tahun 2024. Tapi alhamdulillah, anggaran terbatas tapi kita mampu menaikkan produksi secara signifikan dan menyelamatkan pangan,” tandasnya. (Z-11)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Hilirisasi ayam terintegrasi bertujuan menyejahterakan peternak melalui kepastian bibit (DOC) yang terjangkau, peningkatan daya saing, dan kestabilan usaha.
Kementerian Pertanian mulai bergerak memulihkan ribuan hektar lahan pertanian yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat (Sumbar).
Kisruh tata niaga daging sapi impor kembali mencuat. Sejumlah pengusaha daging mendatangi Kementerian Pertanian untuk mempertanyakan kebijakan kuota impor daging sapi.
MEMASUKI 2026 pemerintahan Kabinet Merah Putih terlihat sedang euforia merayakan pencapaian swasembada beras 2025.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Aulia Furqon, menyampaikan apresiasi atas capaian swasembada beras 2025.
Prabowo secara langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para perwakilan penerima sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved