Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
KEPASTIAN dan kejelasan mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai menjadi hal yang penting diberikan pemerintah. Sebab, hal itu penting karena terkait kapan pemindahan Ibu Kota Negara bakal efektif dilakukan.
Analis Utama Ekonomi Politik dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Reyhan Noor mengatakan, itu bukan semata terkait anggaran yang dibutuhkan dan yang telah dikeluarkan, melainkan mengenai investasi yang sudah dan akan masuk ke depan.
"Ini diperlukan tidak hanya berkaitan dengan anggaran yang sudah dikeluarkan, melainkan investasi yang sudah dan akan masuk ke depan," ujarnya saat dihubungi, Minggu (7/2).
Selain itu, kata Reyhan, proses birokrasi berpotensi terhambat karena belum ada dasar aturan yang menjelaskan lebih lanjut proses peralihan administrasi dari Daerah Khusus Jakarta ke IKN. Hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah.
Menurut dia, pada 2028 semestinya proyek IKN sudah masuk tahap kedua, yaitu pembangunan. Sementara sebelum tiba di 2028, pemerintah perlu memastikan kesiapan dan pada wilayah pemerintahan di IKN.
"Semakin cepat adanya kejelasan terkait pemindahan IKN maka akan semakin baik untuk efektivitas anggaran, potensi investasi, dan birokrasi ke depan," pungkas Reyhan. (H-3)
Selain inovasi tersebut, proyek ini juga menerapkan konsep Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang mampu menghemat energi secara signifikan.
REI tegaskan properti sebagai pengungkit ekonomi nasional lewat pendekatan Propertinomic, dimulai dari Kalimantan Timur, jantung Ibu Kota Negara (IKN).
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis anggaran yang dialokasikan untuk IKN bisa segera cair.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menuturkan peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap 9 proyek ibu kota baru menelan investasi sebesar Rp6,49 triliun
Penundaan pemindahan ASN ke IKN disebut karena situasi fiskal Indonesia yang sedang menghadapi tekanan fiskal.
Pada rapat tersebut, Bimo membeberkan progres pembangunan di kawasan istana, Kemenko, dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) serta ekosistemnya.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengharapkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mau melirik dan mendorong investasi ke IKN.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, enam perusahaan bank akan mulai melakukan pembangunan di IKN Nusantara setelah lebaran 2025.
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan, enam bank akan menjadi pelopor dalam pembangunan layanan sektor perbankan di ibu kota baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved