Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, anggaran Bapanas dipotong hampir 60% dari pagu sebelumnya, semula Rp329,9 miliar menjadi Rp198,4 miliar. Hal itu sesuai dengan Inpres No 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Iya, kena pemangkasan anggaran semua. Kita kena pemangkasan hampir 60% dari pagu sebelumnya," ujar Ketut saat ditemui di Hotel Manhattan Jakarta, Senin (3/2).
Meskipun terkena pemangkasan anggaran yang cukup besar, Ketut menegaskan Bapanas tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas penting terutama yang menyentuh kepentingan langsung masyarakat.
"Saya kira teknisnya enggak banyak. Artinya, kita dahulukan mana yang harus prioritas," ujarnya.
Salah satu langkah efisiensi anggaran, Bapanas akan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam rapat. Ke depan, Bapanas akan lebih sering menggelar rapat secara daring, sebagai pengganti rapat luring yang lebih mengeluarkan banyak biaya.
"Kita optimalkan yang tadinya rapat offline, ya kita manfaatkan online sekarang. Kita perkuat dengan koordinasi online," terang dia.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan hampir seluruh lini biaya, termasuk gaji karyawan, ikut terdampak akibat pemangkasan anggaran sebesar 60% tersebut.
"Hampir semua lini ya (terpangkas), karena anggaran 100% itu termasuk gaji dan lain sebagainya. Begitu kena potong 60%, hampir semua lini kena. Tapi kita akan pertahankan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Pertama, gerakan pangan murah, kemudian fasilitas distribusi harus ada, kemudian pengambilan data enumerator terkait dengan harga, itu benar-benar kena ke masyarakat. Itu harus kita pertahankan," tandasnya. (Fal/E-2)
Tak hanya di pusat, pemerintah daerah juga diimbau menyesuaikan kebijakan pengendalian mobilitas sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah mendorong efisiensi anggaran dan mobilitas aparatur dengan memangkas perjalanan dinas.
Pemprov Kalsel harus bekerja keras mendorong masuknya investasi ke daerah sebagai pilar utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi.
KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) setiap Kamis telah berjalan efektif.
Sektor yang bergantung pada mobilitas fisik seperti sektor transportasi, ritel offline, food and beverage di kawasan perkantoran, serta hospitality akan terdampak negatif WFH.
Selain kebijakan WFH, pengamat menekankan pentingnya efisiensi belanja pemerintah, khususnya pada program-program besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved