Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DEPUTI I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, anggaran Bapanas dipotong hampir 60% dari pagu sebelumnya, semula Rp329,9 miliar menjadi Rp198,4 miliar. Hal itu sesuai dengan Inpres No 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Iya, kena pemangkasan anggaran semua. Kita kena pemangkasan hampir 60% dari pagu sebelumnya," ujar Ketut saat ditemui di Hotel Manhattan Jakarta, Senin (3/2).
Meskipun terkena pemangkasan anggaran yang cukup besar, Ketut menegaskan Bapanas tetap berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas penting terutama yang menyentuh kepentingan langsung masyarakat.
"Saya kira teknisnya enggak banyak. Artinya, kita dahulukan mana yang harus prioritas," ujarnya.
Salah satu langkah efisiensi anggaran, Bapanas akan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam rapat. Ke depan, Bapanas akan lebih sering menggelar rapat secara daring, sebagai pengganti rapat luring yang lebih mengeluarkan banyak biaya.
"Kita optimalkan yang tadinya rapat offline, ya kita manfaatkan online sekarang. Kita perkuat dengan koordinasi online," terang dia.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan hampir seluruh lini biaya, termasuk gaji karyawan, ikut terdampak akibat pemangkasan anggaran sebesar 60% tersebut.
"Hampir semua lini ya (terpangkas), karena anggaran 100% itu termasuk gaji dan lain sebagainya. Begitu kena potong 60%, hampir semua lini kena. Tapi kita akan pertahankan yang benar-benar menyentuh masyarakat. Pertama, gerakan pangan murah, kemudian fasilitas distribusi harus ada, kemudian pengambilan data enumerator terkait dengan harga, itu benar-benar kena ke masyarakat. Itu harus kita pertahankan," tandasnya. (Fal/E-2)
PUSaKO menyampaikan enam poin penting. Pertama, mempertahankan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai implementasi konkret kedaulatan rakyat.
Perludem menantang klaim partai politik yang menyebut sistem pemilihan langsung sebagai penyebab utama tingginya biaya politik di Indonesia. Pilkada Lewat DPRD
MAYORITAS aparatur sipil negara (ASN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Hanya saja, ada kekhawatiran signifikan terhadap dampak pada kualitas layanan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih stagnan karena terlalu berfokus pada penindakan.
Selain transparansi, kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menjadi sorotan utama FITRA.
KETUA Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat izin kunjungan kerja luar negeri bagi kepala daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved