Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKLI Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah menyampaikan, backlog rumah saat ini sekitar 40 juta. Pemerintah pun terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk dengan berkolaborasi dengan developer perumahan dan perbankan.
"Banyak rakyat kita yang rumahnya tidak layak huni dan belum punya rumah," terang Fahri saat membuka Pameran Properti REI DIY di Mal Pakuwon, Sleman, DIY, Selasa (28/1). Ia mengatakan, Presiden Prabowo sangat sedih melihat kondisi tersebut.
Pihaknya mendorong swasta untuk membangun dengan kemudahan soal pertanahan dan perizinan. Setelah itu, pemerintah akan menciptakan pasar secara masif, terutama pada 70% rakyat kelas menengah ke bawah.
Ia mengatakan, perbankan juga harus memberikan dukungan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa memiliki rumah yang layak huni.
"Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah pemerintah akan memberikan bantuan dan insentif (baik untuk perbaikan rumah ataupun untuk kredit rumah)," kata dia.
Menurut Fahri, jumlah backlog rumah secara nasional sekitar 40 juta, baik yang tidak layak huni maupun yang tidak punya rumah.
Kepala Kanwil Bank Tabungan Negara (BTN) Wilayah VI, Jawa Tengah-DIY, Waluyo mengatakan, pihaknya akan memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyediaan rumah, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kita siap dengan berbagai skema pembiayaan, tergantung kebijakan pemerintah nanti seperti apa," terang dia. Dalam hal perumahan, pihaknya tidak hanya menyediakan skema kredit kepemilikan rumah, tetapi juga ada kredit angunan rumah, yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk perbaikan rumah.
Ia mengatakan, selama ini, pihaknya banyak melayani KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Hampir 85 persen (KPR) dari MBR," terang dia.
Waluyo pun optimistis bahwa industri perumahan, terutama di Jateng dan DIY, akan tumbuh positif. "Kami menargetkan tahun 2025 bisa (akad jual beli) 14 ribu unit," terang dia.
Wakil Ketua Bidang Pameran REI DIY, Ujang Muksin mengatakan, memasuki awal 2025, bisnis properti di DIY tampak menjanjikan. Oleh sebab itu, pameran perumahan ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan rumah dalam menentukan rumah yang sesuai kebutuhan mereka.
"Total pengembang yang berpartisipasi sebanyak 25 pengembang dan 5 perbankan," terang dia. Rumah yang dipamerkan pun tidak hanya rumah tapak, tetapi juga rumah vertikal, yang mayoritas di wilayah DIY, dengan harga antara Rp300an juta hingga Rp3 miliar.
Pihaknya menargetkan bisa terjadi transaksi antara Rp25-50 Milyar selama pameran, yaitu 28 Januari 2025 sampai 2 Februari 2025.
Sebelumnya, Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur menyampaikan , DPD REI DIY, selaku asosiasi yang menaungi perusahaan pengembang perumahan (Dereloper Real Estate) di DI Yogyakarta, optimis bisnis perumahan di DIY bisa tumbuh hingga 20%.
"Kami selaku pengembang perumahan khususnya di DIY untuk tumbuh 20% dari sisi penjualan di tahun 2025 setelah di tahun 2024 turun sekitar 10%," kata dia. Artinya, sekitar 4.500 unit rumah ditargetkan bisa terjual di DIY pada tahun ini. (S-1)
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 1 juta unit hunian vertikal setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membantah kabar yang menyebut luas tanah rumah subsidi akan dipangkas menjadi hanya 25 meter persegi dengan luas bangunan 18 meter persegi.
Indonesia dan Qatar resmi menjalin kemitraan strategis untuk membangun satu juta rumah di Indonesia, sebuah proyek ambisius yang bertujuan mengatasi kekurangan perumahan di tanah air
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, akhirnya memberikan klarifikasi terkait keluhan 14 ribu pengembang yang menyatakan ketidakpuasan
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan daya dukung ekonomi dunia yang fluktuatif, Jepang menawarkan konsep pembangunan perumahan, gedung, dan kota berkelanjutan untuk Indonesia.
Pada semester pertama tahun ini, bank bjb mencatat sudah sekitar 100 orang yang mengambil program FLPP di Kabupaten Cianjur.
PROGRAM nasional Presiden Prabowo Subianto dalam membangun 3 juta rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dijalankan di berbagai daerah.
Hal tersebut akan meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah
Enam paket program Gratis yang diluncurkan adalah, pendidikan gratis, kesehatan gratis, hingga penyediaan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebanyak 483.816 guru di Indonesia belum memiliki rumah layak huni. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para guru dengan menargetkan penyediaan 20.000 hunian terjangkau pada 2025
PROGRAM 3 juta rumah yang bakal dieksekusi oleh pemerintah dinilai berpotensi menimbulkan risiko di pasar portofolio. Itu karena salah satu skema pembiayaan ialah penerbitan SBN
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved