Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
WAKLI Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah menyampaikan, backlog rumah saat ini sekitar 40 juta. Pemerintah pun terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk dengan berkolaborasi dengan developer perumahan dan perbankan.
"Banyak rakyat kita yang rumahnya tidak layak huni dan belum punya rumah," terang Fahri saat membuka Pameran Properti REI DIY di Mal Pakuwon, Sleman, DIY, Selasa (28/1). Ia mengatakan, Presiden Prabowo sangat sedih melihat kondisi tersebut.
Pihaknya mendorong swasta untuk membangun dengan kemudahan soal pertanahan dan perizinan. Setelah itu, pemerintah akan menciptakan pasar secara masif, terutama pada 70% rakyat kelas menengah ke bawah.
Ia mengatakan, perbankan juga harus memberikan dukungan agar masyarakat berpenghasilan rendah juga bisa memiliki rumah yang layak huni.
"Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah pemerintah akan memberikan bantuan dan insentif (baik untuk perbaikan rumah ataupun untuk kredit rumah)," kata dia.
Menurut Fahri, jumlah backlog rumah secara nasional sekitar 40 juta, baik yang tidak layak huni maupun yang tidak punya rumah.
Kepala Kanwil Bank Tabungan Negara (BTN) Wilayah VI, Jawa Tengah-DIY, Waluyo mengatakan, pihaknya akan memberi dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyediaan rumah, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kita siap dengan berbagai skema pembiayaan, tergantung kebijakan pemerintah nanti seperti apa," terang dia. Dalam hal perumahan, pihaknya tidak hanya menyediakan skema kredit kepemilikan rumah, tetapi juga ada kredit angunan rumah, yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk perbaikan rumah.
Ia mengatakan, selama ini, pihaknya banyak melayani KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Hampir 85 persen (KPR) dari MBR," terang dia.
Waluyo pun optimistis bahwa industri perumahan, terutama di Jateng dan DIY, akan tumbuh positif. "Kami menargetkan tahun 2025 bisa (akad jual beli) 14 ribu unit," terang dia.
Wakil Ketua Bidang Pameran REI DIY, Ujang Muksin mengatakan, memasuki awal 2025, bisnis properti di DIY tampak menjanjikan. Oleh sebab itu, pameran perumahan ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan rumah dalam menentukan rumah yang sesuai kebutuhan mereka.
"Total pengembang yang berpartisipasi sebanyak 25 pengembang dan 5 perbankan," terang dia. Rumah yang dipamerkan pun tidak hanya rumah tapak, tetapi juga rumah vertikal, yang mayoritas di wilayah DIY, dengan harga antara Rp300an juta hingga Rp3 miliar.
Pihaknya menargetkan bisa terjadi transaksi antara Rp25-50 Milyar selama pameran, yaitu 28 Januari 2025 sampai 2 Februari 2025.
Sebelumnya, Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur menyampaikan , DPD REI DIY, selaku asosiasi yang menaungi perusahaan pengembang perumahan (Dereloper Real Estate) di DI Yogyakarta, optimis bisnis perumahan di DIY bisa tumbuh hingga 20%.
"Kami selaku pengembang perumahan khususnya di DIY untuk tumbuh 20% dari sisi penjualan di tahun 2025 setelah di tahun 2024 turun sekitar 10%," kata dia. Artinya, sekitar 4.500 unit rumah ditargetkan bisa terjual di DIY pada tahun ini. (S-1)
Dia mengultimatum kelima politisi tersebut segera mundur terhitung satu pekan dari sekarang.
Dukungan PKS pada Prabowo tidak akan berpengaruh pada perolehan suara partai sehingga diyakini Fahri tidak akan bisa kembali ke Senayan
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak pemerintah untuk segera mencairkan sisa dana bantuan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi korban bencana gempa bumi beberapa waktu yang lalu.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai bahwa pemilihan umum (pemilu) yang digelar secara bersamaan antara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) menyebabkan efek buruk yang tidak terprediksi sebelumnya.
Fahri menyebut pemindahan ibu kota hendaknya tak terlalu jauh dari Jakarta
Setelah Ratna mengakui kebohongan, Fahri menganggap itu selesai dan tak tertarik untuk mengetahui muka lebam Ratna
Menginjak usia ke 13 tahun, The Housing and Urban Development (HUD) Institute telah banyak melahirkan advokasi kebijakan publik serta regulasi perumahan dan pembangunan perkotaan
Kementerian PU-Pera menginisiasi penjaringan usulan desain prototipe rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Siklus kekurangan kuota dan stagnasi dalam realisasi KPR rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus berulang.
Perwali ini hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah saja yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut akan meningkatkan akses masyarakat untuk memiliki rumah
Rumah subsidi disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah di sejumlah wilayah di Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved