Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PEMBENTUKAN Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) perlu dipercepat. Jika perlu, Presiden Prabowo Subianto turun langsung menakhodai percepatannya.
"Saya rasa ini perlu Pak Prabowo yang turun langsung, karena asetnya besar sekali," kata Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/1).
Menurutnya, perlu kehadiran seorang presiden untuk membidani Danantara. Dia mencontohkan soal penaikan PPN 12% yang menjadi polemik. Dalam polemik tersebut, Prabowo turun langsung mengumumkan bahwa penaikan PPN hanya untuk barang mewah.
"Kalau kita lihat Danantara ini ketika Pak Prabowo bilang ada Danantara yang akan mengelola BUMN, itu sama ketika dia mengumumkan program makan bergizi gratis," tegas Nailul.
Dia menilai Danantara mesti segera dibentuk mumpung sentimen terkait hal itu masih positif. Jika dibiarkan mangkrak terlalu lama, sentimen terhadap masalah itu akan menurun.
"Dampaknya nanti ke ketidakpuasan masyarakat, itu akan meningkat," tegas Nailul.
Senada dengannya, ekonom dan praktisi pasar modal Hans Kwee mendorong percepatan pembentukan Danantara. Menurut dia, percepatan pembentukan lembaga itu juga perlu dukungan politik.
"Hal yang terpenting juga itu harus cepat direalisasikan, pekerjaan rumahnya sebenarnya ada di DPR ya," tegas Hans.
Jika sudah terbentuk, Hans berharap Danantara dapat dikelola secara profesional. Bukan hanya sebagai lembaga pengawas, tapi pengontrol BUMN yang tergabung di dalamnya.
"Kita juga harapkan ada pembentukan satu ekosistem keuangan yang kuat di Danantara. Sehingga ada peningkatan efisiensi, termasuk perluasan akses ke berbagai bidang dan menjangkau pasar domestik dan internasional," kata Hans. (Ant/E-2)
Kehadiran rombongan besar pelaku bisnis dari Brasil menjadi peluang strategis untuk memperluas hubungan dagang kedua negara secara langsung dan konkret.
Prabowo mengatakan, Indonesia dan Brazil memiliki kesamaan cara pandang terkait isu geopolitik, penyelesaian konflik, serta reformasi tata kelola internasional.
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya sendiri mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved