Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak mau menjawab persoalan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan naik menjadi 12% di tahun 2025.
“Enggak tahu aku, jangan tanya yang itu,” kata Prasetyo Hadi ke pada wartawan setelah mengahadiri acara perayaan natal nasioanal di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu (28/12).
Dirinya meminta untuk menayakan persoalan tersebut kepada menteri yang lain seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Meneteri koordinator Pereskonomian Airlangga Hartarto.
“Masalah PPN tanya pak Airlangga dan Menkeu,” lanjut Hadi.
Sebagai infromasi pemerintah menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (Joy/I-2)
PEMERINTAH Indonesia berharap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dapat meninjau kembali kebijakan tarif impor terhadap produk-produk dari Indonesia
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Prasetyo Hadi menegaskan hadiah jam tangan Rolex kepada pemain Timnas Indonesia tidak menggunakan uang negara
Para menteri agar berhati-hati dalam menyampaikan pandangan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE
Prasetyo mengatakan pemerintah juga ingin melakukan sinkronisasi dengan pihak swasta. Baik di sektor usaha maupun di sektor industri.
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved