Hilirisasi Nikel Kunci Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia

PENGHILIRAN industri nikel menjadi elemen krusial dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) di Indonesia. Potensi besar dan manfaat ekonomis yang ditawarkan komoditas ini tidak hanya menjanjikan bagi sektor industri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Nikel menjadi komoditas pertama yang menjalani kebijakan hi­lirisasi sejak pemerintah melarang ekspor nikel ore pada 2020. Sebelum kebijakan ini diberlakukan, nilai ekspor produk turunan nikel hanya mencapai US$3,3 miliar. Namun, setelah larangan ekspor diterapkan, nilai ekspor produk turunannya melonjak signifikan hingga US$33 miliar pada 2023.

Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Heldy Satrya Putera,­ meng­ungkapkan bahwa hilirisasi nikel memberikan nilai tambah yang luar biasa. Peng­olahan nikel ore menjadi nikel sulfat, misalnya, meningkatkan nilai tambah hingga 11,4 kali lipat. Jika diolah menjadi prekursor, nilai tambahnya naik menjadi 19,4 kali, sedangkan untuk katoda, nilai tambahnya mencapai 37,5 kali. Terakhir, jika diolah hingga menjadi sel baterai, nilai tambahnya melonjak hingga 67,7 kali lipat.

Baca juga : Investasi Hilirisasi Iringi Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

“Yang baru terbangun saat ini adalah hilirisasi untuk produk olahan tahap pertama, baik untuk stainless steel maupun baterai. Kita perlu mendorong pengembangan ke produk olahan berikutnya. Untuk baterai, pola yang saat ini sedang dikembangkan adalah membangun ekosistem yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir, dari tambang hingga produk akhir,” jelas Heldy dalam Executive Forum bertajuk Hi­lirisasi Nikel: Kunci Indonesia dalam Membangun Ekosistem EV Global di Jakarta, Jumat (20/12).

Heldy menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya menarik investasi untuk mendukung hilirisasi nikel di dalam negeri. Namun, tantangannya cukup kompleks karena harus menjaga keseimbangan pasar. Pemerintah tidak ingin derasnya hilirisasi menyebabkan harga nikel jatuh, tetapi juga menghindari eksklusivitas yang dapat membuat harga terlalu tinggi.

“Kalau harga terlalu tinggi, teknologi alternatif seperti bate­rai Lithium Iron Phosphate (LFP), yang berbahan dasar litium, bisa menjadi pilihan pasar. Kita harus menjaga keseimbangan ini. Jangan sampai terlalu mahal, tetapi juga tidak boleh terlalu murah hingga merugikan pasar,” tambah Heldy. Pemerintah berkomitmen untuk terus memelihara keseimbangan tersebut, sehingga Indonesia dapat tetap memimpin dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang kompetitif dan berkelanjutan.

Baca juga : Hilirisasi Nikel: Kunci Indonesia dalam Membangun Ekosistem EV Global

Potensi Nikel di Tanah Air
Potensi investasi nikel di Indonesia mencapai US$127,93 miliar dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$43,25 miliar dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 357.200 orang. Potensi besar ini didukung oleh cadangan nikel yang mencapai 21 juta ton dan tersebar di berbagai wilayah seperti Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. 

Di Sulawesi Tenggara terdapat 79 lokasi dengan kontribusi sebesar 35% dari total cadangan nasional, sumber daya logam nikel sebesar 61.300.640 ton, dan cadangan logam nikel sebanyak 20.445.010 ton. Maluku Utara memiliki 79 lokasi dengan kontribusi 28% dari total cadangan nasional, sumber daya logam nikel sebesar 38.077.361 ton, dan cadangan logam nikel mencapai 16.004.731 ton. Adapun Sulawesi Tengah memiliki 76 lokasi dengan sumber daya logam nikel sebanyak 32.288.533 ton dan cadangan sebesar 9.680.092 ton.

Baca juga : Kerja Sama Internasional, Kunci Penting Tarik Investasi Langsung dari Luar Negeri

Wilayah lain seperti Papua Barat memiliki sumber daya logam nikel sebesar 3.838.253 ton dengan cadangan 880.559 ton, sementara Sulawesi Selatan memiliki sumber daya sebesar 4.101.011 ton dan cadangan 2.121.589 ton. Di Kalimantan Timur tercatat sumber daya logam nikel sebesar 425.880 ton dengan cadangan 11.784 ton, sedangkan Kalimantan Tengah memiliki sumber daya sebesar 275.327 ton dan cadangan sebanyak 117.075 ton.

Hilirisasi nikel menjadi salah satu prioritas utama karena mampu memberikan nilai tambah yang signifikan. Produk seperti bijih nikel-MHP memiliki nilai tambah hingga 4 kali, Ni-sulfat hingga 8 kali, prekursor hingga 19 kali, cobalt cathode hingga 38 kali, dan baterai hingga 67 kali. Saat ini, terdapat tujuh per­usahaan di Indonesia yang bergerak di industri stainless steel dengan kapasitas produksi mencapai 6,9 juta ton per tahun. Nilai ekspor nikel dan produk turunannya mencapai US$21 miliar, dengan kontribusi terbesar sebesar US$7,1 miliar berasal dari NPI-FeNi.

Beberapa perusahaan besar yang terlibat dalam sektor nikel antara lain PT Vale Indonesia, PT Virtue Dragon Nickel Industry, Build Your Dreams (BYD), Tsingshan, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), Panasonic, PT LBM Energi Baru Indonesia, dan PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power. Pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan hilirisasi nikel yang lebih dalam. Pada 2025, fokus diarahkan pada peningkatan produksi untuk memenuhi pasar dengan permintaan yang tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat terserap secara optimal. Pemerintah juga mendorong hilirisasi lebih lanjut agar produk nikel mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Baca juga : Terapkan OSS, Pemerintah Keluarkan 15,3 Juta Izin Usaha dalam Enam Tahun

Ekosistem Kendaraan Listrik
Pemerintah terus berkomitmen mengembangkan ekosistem kendaraan listrik untuk mengoptimalkan potensi nikel di Indonesia. Menurut Heldy, tahap demi tahap hilirisasi nikel telah dibangun di Indonesia, termasuk melalui pengembangan ekosistem yang lebih terintegrasi. “Kita sudah membangun ekosistem, jadi bagaimana mengisinya dengan kapasitas yang sesuai untuk produk-produk yang ada,” ujarnya.

Heldy menambahkan bahwa pengembangan ekosistem kendaraan listrik telah mencakup kendaraan listrik dan industri baterai di dalam negeri. “Kita sudah ada kendaraan listrik, jadi jelas berapa kebutuhan baterainya. Kita juga sudah punya industri baterai, sehingga bisa mengetahui berapa bahan baku baterai yang dibutuhkan. Hal tersebut harus terus kita pantau agar keseimbangan produk tetap terjaga di dalam negeri,” jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah akan mendorong percepatan investasi dari Huayue Holding Group dalam hilirisasi industri baterai kendaraan listrik, termasuk di kawasan industri hijau Pomalaa, proyek hilirisasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), serta proyek di Sorowako, Sulawesi Selatan, dan Buli, Halmahera Timur. “Huayue memiliki teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL), dan kita ingin­ melihat kapasitas yang bisa diproduksi. Proyek-proyek yang direncanakan juga harus diatur sesuai kemampuan pembangunan. Kita berharap percepatan dapat dilakukan, tapi tetap harus dihitung dengan cermat, termasuk pengo­lahan Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) yang menjadi keunggulan Huayue,” ungkap Heldy.

Huayue telah merealisasikan investasi di Indonesia sejak 2018 dengan total nilai mencapai US$6,3 miliar dan berhasil menciptakan 20.000 lapangan kerja. Investasi ini juga telah mendukung integrasi ekosistem baterai kendaraan listrik, mulai dari pertambangan, smelter, pemurnian, hingga produksi prekursor. Langkah ini menandai hilirisasi terlengkap pertama di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem kendaraan listrik global.

Optimalisasi Nikel 
Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, bahwa hilirisasi nikel dalam ekosistem kendaraan listrik di Indonesia masih belum optimal. Namun, ia menilai kondisi ini justru menjadi peluang besar untuk memacu pengembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.

“Hilirisasi ini masih kurang. Stainless steel untuk otomotif yang berasal dari Indonesia masih sangat sedikit. Ketika kami meminta pasokan dari dalam negeri, mereka tidak bisa memenuhinya karena dianggap volumenya terlalu besar dengan kualitas tinggi yang sulit dicapai. Selain itu, pengiriman tepat waktu juga belum bisa dilakukan," ujar Kukuh.

Sementara itu, Ketua Komite Tambang dan Minerba Bidang ESDM Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hendra S. Sinadia, memproyeksikan bahwa kebutuhan nikel akan mencapai puncaknya pada tahun 2050. Menurutnya, hal ini menunjukkan potensi besar nikel sebagai komoditas strategis bagi Indonesia.

Hendra menekankan pentingnya eksplorasi berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan nikel dalam jangka panjang. "Eksplorasi harus terus didorong agar cadangan jangka panjang terjamin. Dengan begitu, kita bisa menemukan cadangan baru yang akan mendorong pertumbuhan kegiatan pertambangan serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja," ujarnya.

Peneliti dari Institute for Deve­lopment of Economics and Finan­ce (Indef), Ahmad Heri Firdaus, me­nambahkan bahwa hilirisasi nikel telah memberikan dampak positif pada perekonomian Indonesia. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya meminimalkan risiko ketimpangan sosial akibat investasi hilirisasi.

"Seperti di Morowali misalnya, masyarakat setempat yang memiliki tanah bisa membangun kos-kosan dan meraih pendapatan besar. Tapi, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki modal? Jangan sampai investasi hilirisasi malah menciptakan ketimpangan baru. Hal ini perlu diperhatikan agar jika nanti model serupa diterapkan di Papua atau Kalimantan, hal serupa tidak terulang,” kata Ahmad.

Dalam forum tersebut disepakati bahwa sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia harus memanfaatkan sumber daya ini untuk membangun rantai pasokan kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Pada April 2024 lalu, PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat, memulai produksi massal baterai kendaraan listrik. Fasilitas ini menjadi pabrik sel baterai kendaraan listrik pertama di Asia Tenggara dengan investasi tahap awal sebesar US$1,1 miliar dan kapasitas produksi 10 gigawatt-hour (GWh), cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 150.000 kendaraan listrik. Pada fase kedua, kapasitas produksi direncanakan meningkat menjadi 20 GWh pada 2025.

Selanjutnya, pada Juli 2024, pemerintah meresmikan proyek investasi ekosistem baterai dan kendaraan listrik senilai US$4,46 miliar di Karawang. Proyek ini mencakup pabrik sel baterai dengan nilai investasi US$3,2 miliar yang akan menyerap 2.800 tenaga kerja, serta fasilitas produksi kendaraan listrik dengan investasi US$1,22 miliar. (S-1)