Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) tetap mengharapkan adanya penundaan penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen di tahun depan. Itu karena dunia usaha menilai tingkat konsumsi masyarakat masih berada dalam kondisi tertekan.
"Kami tentu berharap tetap agar PPN 12 persen ini tetap ditunda, sampai dengan kondisi ekonomi kita dan daya beli masyarakat kita itu membaik, tetapi kalaupun ada kesepakatan dengan Komisi XI, kita tunggu, yang disebut dengan selektif barang-barang tertentu itu yang seperti apa," ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang saat dihubungi, Kamis (5/12).
Dia berharap dari diskusi yang dilakukan parlemen dan Presiden juga tak menyasar bahan baku/barang modal yang dibutuhkan industri sebagai objek yang disasar kenaikan tarif PPN. Sebab itu akan menambah beban pelaku usaha dalam melakukan produksi.
Karenanya, kata Sarman, dunia usaha masih menanti kejelasan tentang penerapan multitarif PPN yang dibahas oleh DPR dan Presiden. "Kalau bahan baku industri itu naik PPN-nya, mau tidak mau industri juga kan membeli dengan harga yang lebih tinggi, jadi dampak-dampak itu harus dilihat dalam hal ini," terangnya.
Diketahui sebelumnya Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Miskbakhun mengungkapkan PPN dengan tarif 12% tetap berlaku pada barang-barang mewah, atau yang selama ini menjadi objek dalam PPnBM. Sementara untuk masyarakat miskin, sebut dia, tetap akan dikenakan PPN tarif 11%.
Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menuturkan pemerintah masih akan melakukan kajian perihal penaikan PPN 12 persen di 2025. (Z-9)
Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud mengutarakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 12% tersebut sudah diatur oleh Undang-undang negara.
Pemerintah perlu memastikan efisiensi dan efektivitas belanja negara yang ditunjukan dengan penanganan urusan-urusan rakyat, sehingga hidup rakyat semakin mudah dan nyaman.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan pemerintah menyiapkan paket stimulus senilai Rp38,6 triliun. Bantuan ini sebagai upaya pemerintah menekan dampak penaikan PPN 12 persen.
USAI meresmikan kebijakan PPN 12 persen, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat Tahun Baru 2025 kepada masyarakat.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan kebijakan pajak pertambahan nilai atau penaikan PPN 12 persen yang hanya untuk barang dan jasa mewah menandakan pemerintah pro rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut sejumlah kebutuhan pokok yang selama ini mendapat tarif PPN 0 persen tidak akan terkena dampak penaikan PPN 12 persen
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyambut baik paket stimulus senilai Rp24,44 triliun yang diluncurkan pemerintah.
Persyaratan usia dalam proses rekrutmen kerja dianggap relevan lantaran lonjakan jumlah pelamar yang tidak sebanding dengan kapasitas rekrutmen di perusahaan.
Pemerintah dinilai berhasil mendorong praktik rekrutmen yang lebih inklusif dan bebas diskriminasi. Salah satunya dengan menghapuskan syarat usia bagi pelamar kerja.
Kolaborasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama Danantara Indonesia juga sesuai dengan semangat Apindo dalam menggaungkan Indonesia Incorporated.
Apindo mendorong dilakukannya investigasi terkait kasus pemalakan dan premanisme yang dilakukan sejumlah pelaku usaha dan ormas terhadap sebuah perusahaan di Cilegon, Banten.
Apindo mendorong pemerintah fokus pada program jangka pendek, di antaranya mendorong stimulus konsumsi yang tepat sasaran, khususnya bagi kelas menengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved