Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut pihaknya tengah menyiapkan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (Satgas PHK).
Yassierli membantah jika bakal dibentuknya Satgas PHK untuk mengantisipasi Upah Minimum (UMP) yang naik 6,5 persen.
“Belum. Lagi disiapkan, tim sama ininya. Ini kan masih rumusan awal,” ujar Yassierli di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12).
Yassierli juga menyebut Satgas PHK nantinya bukan untuk mengantisipasi UMP naik. Namun, kata Yassierli, untuk meningkatkan daya saing industri.
Ia juga membantah jika pengusaha banyak yang mengeluh akibat adanya kebijakan kenaikan UMP tersebut.
“Enggak kok, itu kan kebijakan presiden. Jangan melihat UMP satu-satunya, presiden pikirkan ada sekian kebijakan lain dan tentu kita kerja yang terbaik,” tandas Yassierli. (Z-9)
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Gelombang PHK masih menghantui angkatan kerja di Tanah Air. KSPN mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena gelombang PHK
Lembaga pemeringkat S&P Global menempatkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Oktober 2025 di level 51,2, alias masih berada di zona ekspansi sejak Agustus 2025.
PRESIDEN Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengungkapkan bahwa dalam periode Agustus 2024 hingga Februari 2025 terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan.
Jika dibandingkan dengan negara lain, kesiapan AI di Indonesia sebenarnya sudah berada pada tingkat yang dikatakan cukup matang.
GELOMBANG pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya semakin masif di awal tahun, bertepatan dengan menyambut bulan Ramadan.
penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved