Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
DIREKTUR Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri meminta PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex tidak tergesa-gesa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara masif kepada karyawannya pasca diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.
Selain Sritex, tiga entitas anak yang mendukung bisnisnya yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, PT Primayudha Mandiri Jaya juga dinyatakan pailit oleh pengadilan tersebut.
"Kemnaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari Mahkamah Agung," jelas Indah dalam keterangannya, Kamis (24/10).
Selain itu, Kemnaker juga meminta kepada perusahaan raksasa tekstil itu dan anak-anak perusahaan untuk tetap membayarkan hak-hak pekerja terutama gaji atau upah. Kemudian,
Semua pihak, lanjutnya, baik manajemen dan serikat pekerja Sritex diminta untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan.
"Serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak. Utamakan dialog yang konstruktif, produktif dan solutif," pungkas Indah.
Keputusan pailit Sritex tertuang dalam Putusan PN Semarang dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus- Homologasi/2024/PN Niaga Smg, ditetapkan pada Senin (21/10) lalu di ruang sidang R.H. Purwoto Suhadi Gandasubrata.
"Menyatakan PT SRI Rejeki Isman Tbk pailit dengan segala akibat hukumnya," bunyi keputusan tersebut dilansir laman resmi PN Semarang, Kamis (24/10).
Penetapan pailit Sritex diputuskan setelah pengadilan mengabulkan permohonan salah satu kreditur Sritex yakni PT Indo Bharat Rayon, yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Dalam amar putusan PN Semarang itu disebutkan bahwa termohon yaitu Sritex dianggap abai dalam memenuhi kewajiban kepada pemohon.
Pengadilan pun menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor No. 12/ Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Smg Tanggal 25 Januari 2022 mengenai Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi).
"PT Sri Rejeki Isman Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022," bunyi putusan tersebut. (Ins/M-4)
. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan emansipasi wanita dalam masyarakat, serta mendukung wanita Indonesia untuk mencintai dan mengaktualisasikan potensi mereka
Program kuliah online bisa menjadi alternatif cara bagi para pekerja untuk meraih gelar sarjana. Seperti apa prosesnya?
MB yang bekerja sebagai Account Officer (AO) sudah dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung sejak 14 Juli 2024 dan telah menjalani proses penyidikan tahap dua.
Para karyawan yang terkena PHK itu adalah para karyawan di bidang media dan teknik sebanyak 43 orang. Arya menyebut PHK itu harus dilakukan sebagai langkah transformasi PSSI.
Sejauh ini, informasi yang diterima Pemprov DKI ialah Kemenkes masih membahas pelaksanaan program vaksin gotong royong dengan pengusaha dan pihak ketiga.
Satgas Penegakan Hukum siap melakukan patroli dan mengecek perusahaan non-esensial yang tetap mewajibkan karyawan bekerja di kantor.
JUNI 1919, memasuki awal musim panas di Eropa sebuah pertemuan mahapenting terjadi di Chateau de Versailles.
Mayoritas anggota Asia Pacific Group (ASPAG) mengecam keras tindakan kekerasan Israel di Palestina yang secara tragis telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang tak berdosa
Ida Fauziyah juga berharap sinergi dan kolaborasi antar berbagai stakeholders terus diperkuat dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Papua.
Pada kesempatan ini, Indonesia dan negara-negara anggota G20 telah berkomitmen untuk mempercepat akselerasi menuju pelindungan sosial universal untuk semua pada 2030.
Sekretariat Negara (Setneg) sedang menyiapkan surat presiden untuk menunjuk kementerian/lembaga sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU PPRT.
Politeknaker merupakan perguruan tinggi nonkedinasan di bawah Kemnaker yang membuka kesempatan bagi para calon mahasiswa untuk memilih program studi sesuai minat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved