Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
AKHIRNYA pemerintah melalui ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan memberikan sinyal untuk menunda penaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% yang direncanakan berlaku 1 Januari 2025 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Sinyal ini tentu memberikan efek positif terhadap pelaku usaha, baik pabrikan dari hulu sampai hilir, UMKM, dan masyarakat sebagai penanggung akhir dari PPN tersebut.
Praktisi perpajakan, Ronsi B Daur, mengapresiasi hal tersebut. "Bukan hanya karena ditunda tetapi jauh dari itu untuk tetap menjaga daya beli masyarakat tetap atau bahkan meningkat di 2025," ujar Ronsi dalam keterangannya, Kamis (28/11). Sebagaimana diketahui, pada intinya masyarakat tidak menolak penaikan PPN, tetapi lebih pada kondisi ekonomi dan daya beli yang menurun.
Menurutnya, pemerintah telah matang dalam menghadapi kesulitan seperti ini. Begitu banyak contoh hantaman krisis tetapi kita bisa lewati dengan cara yang rasional. Meneteri keuangan selaku kasir negara paham betul cara mengatasi kondisi ekonomi riil masyarakat. Dengan sinyalemen dari DEN, ia memastikan kementerian keuangan segera mengambil langkah tepat untuk mewujudkan rencana penundaan tersebut.
Ronsi memastikan gejolak yang terjadi bukan karena masyarakat marah tetapi lebih pada kecintaan mereka terhadap perekonomian nasional. Masyarakat sadar bahwa pajak ialah tulang punggung penerimaan negara, tetapi momen dan keadaan ekonomi juga perlu dipertimbangkan agar rencana besar APBN 2025 yang telah diundangkan tetap berjalan sesuai harapan. Ia berharap wacana tersebut segera dikeluarkan regulasi dalam bentuk apapun sesuai konstitusi sehingga masyarakat tetap konsentrasi bekerja demi keberlangsungan ekonomi rumah tangga masing-masing.
"Kita semua menyadari dengan penaikan 1% PPN akan membebani semua mata rantai produksi, karena sifatnya tidak langsung, yang pada gilirannya konsumen akhirlah yang menanggung PPN tersebut, sehingga mengurangi daya beli. Efek dominonya sangat besar. Kita nantikan bersama keputusan yang diambil pemerintah demi menunda kenaikan PPN tersebut," tutupnya. (Z-2)
KEJAKSAAN Negeri Kota Depok, Jawa Barat mengembalikan uang kerugian negara pada kasus pengemplangan perpajakan sebesar Rp 3,196 miliar dari dua terdakwa.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada awal September mengumumkan akan kembali memungut PPN atas barang dan jasa digital.
Jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan dinikmati oleh masyarakat banyak pada umumnya seperti sekolah negeri, tidak akan dikenakan tarif PPN
Pengenaan PPN akan menambah beban pada sekolah sebagai satuan pendidikan yang harus mandiri secara finansial meskipun berorientasi nirlaba.
"Insentif ini diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai Oktober 2021 yang ditagihkan di bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021,"
PPNS Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah (Jateng) II bersama Koordinator Pengawas PPNS Polda Jateng menyerahkan tersangka ke Kejari Cilacap pada Senin (18/3).
Bagaimana semestinya pemerintah bersikap agar situasi dan kondisi yang ada tak benar-benar menjelma menjadi bencana?
Potensi nilai kerugian negara akibat perbuatannya mencapai Rp2,5 miliar.
Sampai saat ini tapping box sudah terpasang sebanyak 185 unit.
Tiga sektor pajak daerah yang sudah mencapai target bahkan melebihi adalah sektor hiburan, reklame, dan sarang burung walet
Menjelang akhir tahun, penerimaan pajak daerah sudah melampaui target
Perubahan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berkaitan dengan terbitnya UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved