Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Ramadan
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
DPR: UU HPP Dapat Direvisi
15/11/2024 09:04
WAKIL Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dolfie O.F.P mengatakan, ketentuan mengenai penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dalam Undang Undang 7/2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat direvisi agar tarif tak berubah.
"Bisa (direvisi). Pemerintah usulkan tarif PPN untuk disetujui DPR," ujarnya saat dihubungi, Kamis (14/11).
Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan tetap menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% pada 1 Januari 2025. Ini sesuai dengan keputusan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menyatakan bahwa tarif PPN 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025.
Sementara itu pebisnis dan ekonom menyerukan agar pemerintah menunda penaikan tarif PPN menjadi 12%. Itu karena daya beli masyarakat dianggap masih berada dalam tren pelambatan. Kenaikan tarif disebut bakal menambah beban masyarakat. (H-2)
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan
dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
-
![ilustrasi.]()
Wakil Koordinator KontraS Disiram Air Keras, Anggota DPR: Ini Percobaan Pembunuhan
13/3/2026 20:20Abdullah menyoroti kejanggalan dalam peristiwa ini, karena tidak ada satu pun barang berharga milik korban yang hilang. H
-
![Ilustrasi]()
RUU Keuangan Haji Jadi Inisiatif DPR, Komisi VIII Minta Pemerintah Segera Siapkan DIM
12/3/2026 13:59Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa salah satu poin krusial dalam revisi RUU ini adalah peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana.
-
![Ilustrasi]()
Kasus Kematian Nizam di Sukabumi, DPR: Stop Restorative Justice untuk Pelaku Kekerasan Anak
02/3/2026 21:12Salah satu pemicu terjadinya kekerasan yang merenggut nyawa Nizam adalah kegagalan memproses hukum laporan-laporan kekerasan sebelumnya.
-
![Ilustrasi]()
Anggaran Pemulihan Bencana Sudah Cair, DPR Minta Daerah Percepat Eksekusi
02/3/2026 19:19Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
-
![Ilustrasi]()
Soroti Penonaktifan 11 Juta PBI JKN, DPR: Keselamatan Pasien Harus di Atas Segalanya
26/2/2026 16:53Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten/kota didorong menyiapkan skema darurat melalui APBD untuk menanggung sementara warga terdampak yang tengah mengurus reaktivasi.
-
![Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Difteri Tetanus kepada siswa saat pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kediri, Jawa Timur, Rabu (29/10/2025).]()
DPR RI Minta Percepat dan Pemerataan Imunisasi Nasional Cegah Campak
24/2/2026 20:05Peningkatan kasus campak menunjukkan bahwa cakupan imunisasi nasional belum mencapai target minimal 95 persen secara merata.
-
![Calon penumpang pesawat tujuan Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan antre masuk Terminal 1A Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Bante]()
PPN Tiket Pesawat Lebaran Ditanggung Pemerintah mulai Berlaku Hari Ini
01/3/2025 15:53Tiket pesawat ekonomi dalam negeri yang dibeli mulai Sabtu hari ini pada 1 Maret hingga 7 April untuk jadwal penerbangan antara 24 Maret hingga 7 April akan dikurangi pajak pertambahan nilainya.
-
![Massa aksi generasi Z dan millenial berunjuk rasa menolak kenaikan PPN 12 persen di kawasan Selayang Pandang, depan Istana Negara, Kamis (19/12/2024).]()
PPN Naik Bebani Kelas Menengah-Bawah dan Perempuan
26/12/2024 16:17Penaikan PPN akan berpotensi memberatkan kalangan menengah ke bawah yang selama ini menjadi tulang punggung konsumsi domestik Indonesia.
-
![Pengunjung memilih buku yang dijual pedagang di Pasar Buku Gladag, Solo, Jawa Tengah, Jumat (29/11/2024).]()
Besaran yang Pemerintah Tanggung dari Objek Dikecualikan PPN 12 Persen
16/12/2024 19:00PEMERINTAH menetapkan untuk tetap membuat tarif pajak pertambahan nilai (PPN) tetap menjadi 12% di tahun depan dan tetap mengecualikan bahan pokok dalam pungutan PPN.
Opini
-
![Menuju Fikih yang Inklusif]()
Menuju Fikih yang Inklusif
18/3/2026 05:10 -
![Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal]()
Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal
18/3/2026 05:05 -
![Masmuni Mahatma Ketua PWNU Kepulauan Bangka Belitung]()
Puasa Dan Nasihat
17/3/2026 13:18
Kolom Pakar
-
![Di antara Api Perang dan Ketahanan Ekonomi]()
Di antara Api Perang dan Ketahanan Ekonomi
16/3/2026 05:05 -
![UKMPPD, Penjaga Mutu atau Penghalang Gelar Dokter?]()
UKMPPD, Penjaga Mutu atau Penghalang Gelar Dokter?
09/3/2026 05:05 -
![Menakar Arah Revisi UU Pemilu]()
Menakar Arah Revisi UU Pemilu
02/3/2026 05:00
BenihBaik
-
![Insiatif 'Banyumas' Naik Kelas untuk mendukung UMKM naik kelas]()
UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58 -
![GIIAS Educare mengundang 1000 pelajar dari berbagai sekolah kejuruan dan universitas di Indonesia.]()
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25 -
![Memperingari Hari Bhayangkara, Kepolisian Kota Malang dan Kick Andy Foundation memberikan bantuan 37 kaki palsu.]()
-
![PT Daikin Airconditioning Indonesia (Daikin) menyalurkan donasi bagi keluarga prasejahtera dengan fokus pencegahan anak stunting.]()
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12
Rubrikasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved