Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Penarikan investasi asing atau foreign direct investment (FDI) penting bagi Indonesia untuk mengerek level pertumbuhan ekonomi. Namun FDI yang masuk selama ini relatif belum begitu berhasil memberi dampak lebih pada perekonomian nasional.
"Secara ideal, FDI semestinya menjadi jawaban untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja baru di Indonesia, untuk menyonsong era bonus demografi. Namun selama ini progresnya kurang memuaskan, sehingga kualitas pertumbuhan kita terbilang kurang bagus," ujar Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita saat dihubungi, Selasa (12/11).
Kualitas pertumbuhan ekonomi yang kurang baik itu, lanjutnya, karena investasi asing yang masuk tidak ditopang oleh sektor-sektor produktif penyerap tenaga kerja baru. Incremental Labour Output Ration (ILOR) rendah. Walhasil, kelas menengah makin mengecil dan konsumsi rumah tangga terkontraksi cukup dalam.
Akar permasalahan hal itu, imbuh Ronny, ialah tingkat Incremental Capital Output Ration (ICOR) Indonesia yang terlalu tinggi. Salah satu pendorong biaya investasi tinggi di Indonesia karena suburnya pungutan liar dan korupsi, sulitnya pembebasan lahan, mahalnya biaya energi untuk industri, ruwetnya perihal birokrasi, hingga rendahnya kepastian hukum.
Sederet persoalan itu, khususnya bagi penanam modal dari Amerika Serikat dan Eropa, amat sulit diterima dan menggeser investasinya ke nagara dengan level ICOR yang rendah.
"Hanya investor-investor tertentu yang berani berinvestasi dalam kondisi demikian, salah satunya investor asing dari Tiongkok, ditambah dengan investor domestik," jelas Ronny.
Akan lebih menantang jika penarikan investasi asing itu diupayakan kepada USINDO (United States – Indonesia Society). Sebab, selain ihwal ICOR, urusan lingkungan juga menjadi salah satu hal yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Standar tata kelola, lingkungan, dan sosial (ESG/Environmental, Social, and Governance) menjadi hal yang sukar untuk ditawar.
Presiden Prabowo, kata Ronny, bisa saja memberikan diskresi khusus dengan tujuan tertentu untuk memenuhi standar itu sehingga investor dari AS mau menanamkan modalnya di Tanah Air. Hanya, hal itu bakal menunjukkan kesan diskriminatif dan kurang baik bagi iklim usaha ke depan.
"Jadi jalan terbaik bagi Prabowo adalah menurunkan ICOR kita secara keseluruhan, bukan hanya sektoral dan kasus-kasus tertentu. Prabowo juga harus memberikan jaminan bahwa faktor lingkungan akan menjadi concern pentingnya ke depan, agar visi pemerintahan catch up dengan visi para investor dari Amerika dan negara-negara barat lainya," pungkas Ronny.
Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak para pengusaha di Amerika Serikat untuk terus menanamkan modal dan turut serta dalam pembangunan Indonesia. Hal itu merupakan benang merah dari pertemuan Kepala Negara dengan Anggota Korporasi USINDO, Washington DC, AS.
"Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan ekonomi Indonesia. Saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita," kata Presiden Prabowo seperti dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Selasa. (Z-11)
Indef menilai outlook negatif Moody’s mencerminkan kenaikan persepsi risiko, bukan pelemahan fundamental, sehingga menekan kepercayaan investor.
TRANSFORMASI sektor manufaktur, khususnya manufaktur padat karya, menjadi kunci utama untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Secara tahunan, ekonomi DIY tumbuh sebesar 5,94% (year-on-year/yoy) dibandingkan triwulan IV-2024.
PEREKONOMIAN DKI Jakarta mencatatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Dunia usaha menilai pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 belum sepenuhnya mencerminkan akselerasi pertumbuhan yang optimal.
Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja perekonomian nasional yang solid di sepanjang 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,11% secara tahunan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memangkas insentif pajak meskipun nilai belanja perpajakan terus meningkat.
Indonesia kembali mencatatkan kinerja positif dengan mempertahankan surplus neraca perdagangan selama 68 bulan berturut-turut, di tengah kondisi ekonomi global yang tak pasti.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menegaskan posisinya sebagai fondasi utama perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved