Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah akan mengubah skema subsidi BBM dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Merespon hal tersebut, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menyampaikan adanya efek pindah dari subsidi barang ke BLT yang cukup luas, terutama ke inflasi dan kemiskinan.
"Jadi memang di satu sisi akan mengurangi kebocoran ketidaktepatan sasaran, namun akan menimbulkan efek samping ke inflasi yang dirasakan juga oleh masyarakat yang tidak mendapatkan BLT. Kemiskinan bisa naik gegara inflasi yang tinggi, ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah jika ingin mengubah skema subsidi BBM dan listrik," ucap Huda saat dihubungi pada Senin (4/11).
Di samping itu, Huda menyebut bahwa skema BLT langsung tersebut sudah banyak digunakan oleh pemerintahan sebelumnya dimana subsidi ini langsung menyasar kepada kelompok yang membutuhkan.
Huda menilai, bagi sebagian orang subsidi skema government to person (G2P) akan menguntungkan, namun tidak bagi sebagian masyarakat. Pasalnya, apabila skema subsidi BBM dan listrik diubah menjadi BLT, akan ada sebagian masyarakat yang tidak menerima subsidi BLT karena kategori bukan masyarakat miskin, namun ikut terdampak apabila ada kenaikan harga yang ditimbulkan dari adanya pencabutan subsidi.
"Misalkan kelompok rentan miskin yang bisa menjadi kelompok miskin ketika harga BBM subsidi dinaikkan. Mereka juga tidak mendapatkan bantuan kompensasi peralihan subsidi tersebut," terang Huda.
Di kesempatan berbeda, Penasihat Khusus Presiden Urusan Ekonomi Prabowo, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa tidak akan terjadi inflasi dengan diubahnya skema subsidi BBM-listrik menjadi BLT.
"Inflasi itu kan kalau ada inflasi kan pengaruhnya ke daya beli, jadi ketika harga BBM naik, pasti akan inflasi. Tapi daya belinya sudah tercover dengan BLT tadi, jadi BLT itu diberikan sebagai upaya untuk menjaga agar daya beli gak terganggu oleh kenaikan harga. Itu maksudnya esensi dari perubahan subsidi harga menjadi BLT tepat sasaran," pungkasnya. (Fal/M-4)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Lonjakan harga emas dunia yang menembus level psikologis USD 4.700 per troy ons dipicu oleh pernyataan kontroversial Presiden AS Donald Trump.
Pemprov Jateng juga mengandalkan sistem pemantauan harga harian di pasar-pasar tradisional untuk mendeteksi potensi kenaikan harga sejak dini.
Beberapa komoditas pangan seperti cabai dan sayur justru mengalami penurunan harga dalam beberapa waktu terakhir.
Kemendagri menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan sebagai kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan puasa Ramadan.
Gubernur Bangka Belitung. Hidayat Arsani mengatakan, cabai merupakan salah satu pangan yang menyumbang inflasi di Babel.
Selain itu, cabai merah turun Rp3.816 menjadi Rp52.184/kg, bawang merah turun Rp833 menjadi Rp43.484/kg, serta bawang daun turun Rp630 menjadi Rp8.700/kg.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved