Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan ketahanan energi melalui pemanfaatan energi bersih sebagai salah satu prioritas utama. Namun lambatnya pengembangan dan investasi energi bersih di Indonesia dalam lima tahun terakhir jadi tantangan serius.
"Karena itu, percepatan transisi energi berkeadilan dan pencapaian target emisi nol bersih (net zero emissions/NZE) Indonesia yang selaras dengan Persetujuan Paris, memerlukan komitmen kebijakan yang lebih kuat serta peningkatan ambisi iklim," papar Direktur Indonesia Climateworks Centre Guntur Sutiyono seperti dikutip dari keterangan pers, Jumat (25/10).
Menurutnya, ada sembilan rekomendasi transisi energi yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Rekomendasi itu antara lain mencakup reformasi subsidi energi agar tepat sasaran untuk daerah terisolasi dan pemisahan peran regulator dan operator untuk meningkatkan efisiensi dan adopsi energi bersih.
Selain itu, diperlukan pula komitmen jangka panjang untuk mencapai emisi nol bersih melalui peningkatan kapasitas energi terbarukan dan investasi dalam teknologi baru.
"Penting juga untuk menerapkan standar lingkungan yang tinggi dalam industri ekstraktif agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak ekosistem, sambil mempertimbangkan aspek sosial untuk memastikan transisi energi yang inklusif dan adil bagi semua pihak," kata Guntur.
Rekomendasi itu dibungkus dengan seruan kepada pemerintah untuk mempertegas komitmen terhadap strategi jangka panjang guna mencapai NZE pada 2060 atau lebih cepat.
Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan, pemerintah perlu mengintegrasi strategi pembangunan ekonomi dan akselerasi transisi energi menuju transisi energi berkeadilan. Deon juga menyoroti tekad pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8%, tetapi draf RPP Kebijakan Energi Nasional menunjukkan target dan ambisi transisi energi yang justru turun.
"Padahal energi, terutama energi terbarukan, merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," ucapnya.
Direktur Eksekutif IRID Kuki Soejahmoen menyatakan Indonesia perlu menegaskan komitmen iklim dan posisi dalam berkontribusi pada target dan tujuan global terkait emisi nol bersih.
"Saat ini Indonesia belum tegas soal kontribusi pada tujuan iklim global, seperti melipatgandakan hingga tiga kali lipat kapasitas energi terbarukan dan melipatgandakan kapasitas efisiensi energi," ujarnya.
Sementara itu, Filda C Yusgiantoro dari PYC menegaskan fungsi Dewan Energi Nasional (DEN) yang krusial dalam lanskap energi Indonesia. "DEN sebagai pusat koordinasi perlu memastikan seluruh sektor dan kementerian menjalankan kebijakan energi yang selaras dengan visi ketahanan energi nasional secara transparan dan akuntabel," ujarnya.
Filda menambahkan reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan tingkat daerah juga perlu dilakukan. Reformasi ini harus mencakup peningkatan pemahaman, peraturan yang lebih kuat dalam bentuk dinas energi khusus di tingkat kota/kabupaten atau memperkuat peran Bappeda dengan alokasi sumber daya yang memadai.
Sedangkan Ruddy Gobel dari CPD menyampaikan, untuk setiap tahap kebijakan transisi energi perlu menggunakan kerangka transisi energi berbasis aspek manusia sebagai tema utama. Hal itu termasuk mengembangkan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
"Direkomendasikan pula untuk mengubah kebijakan subsidi energi, dari subsidi berbasis komoditas jadi subsidi langsung bersasaran untuk rumah tangga yang miskin dan rentan," pungkasnya. (E-2)
Batan adalah Badan Pelaksana Ketenaganukliran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Sidang The 144 Assembly of the IPU and Related Meetings di Bali, Minggu (20/3/2022).
PEMANFAATAN nuklir di Indonesia diyakini menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang potensial untuk bisa dimanfaatkan demi mencapai net zero emission pada 2060.
Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung (Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu, mendukung Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Terkait pengelolaan data, Khofifah menyampaikan bahwa penghargaan sebagai Daerah Terbaik dalam Pengelolaan Data Energi menjadi semangat untuk terus berbenah.
Rencana pemberian insentif itu didorong agar masuk dalam RAPBN 2022. Rencananya, bantuan itu berupa keringanan daya listrik, agar bisa dikonversi untuk penggunaan kompor listrik.
Digagas oleh CPI Indonesia, buku ini memperkaya pemikiran-pemikiran penting seputar transisi energi di Tanah Air.
‘SAMPAI kapan negara kuat bertahan menghadapi tekanan harga minyak dunia?’ merupakan sebuah pertanyaan yang selalu muncul di kalangan ekonom dan analis
WAKIL Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarjoko menegaskan tipping fee atas bea gerbang yang dikeluarkan pemerintah ke pihak pengolah sampah
Forum Konsultasi merupakan tim gabungan dari kedua negara, yang bertujuan membahas kerja sama di berbagai bidang prioritas, seperti pertahanan dan upaya transisi energi.
AEBF 2023 merupakan forum yang mempertemukan perwakilan dari industri, pemerintah, dan akademisi untuk membahas isu-isu energi dan lingkungan.
Inti dari konferensi tersebut adalah ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC) Tahap II: 2021-2025, sebuah cetak biru regional untuk kerja sama energi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved