Minyak Sawit Masih Jadi Kunci di Pasar Minyak Nabati Global

Minyak kelapa sawit diyakini masih akan terus memainkan peran vital di berbagai sektor dalam pemenuhan hidup masyarakat. Sayangnya, hingga kini ada banyak tantangan yang menghantui industri tersebut.

Dari dalam negeri, isu mengenai stagnasi produksi dan produktivitas, ketidakpastian kebijakan, serta rata-rata umur tanaman yang memasuki masa replanting. Sementara itu, tantangan dari luar negeri yang dihadapi misalnya keseimbangan antara pasokan dan permintaan minyak nabati lainnya, kampanye negatif terkait rantai pasok yang keberlanjutan sampai dengan faktor geopolitik di Eropa dan Timur Tengah.

Bendahara Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mona Surya mengungkapkan salah satu tantangan adalah Kebijakan Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Itu menjadi hambatan bagi minyak sawit di pasar internasional.

Baca juga : Ancaman EUDR, CPOPC Upayakan Usaha Petani Kecil tak Terdegradasi

“Kebijakan ini berpotensi memberikan dampak signifikan bagi petani sawit di negara penghasil utama seperti Indonesia (41% dari produksi global) dan Malaysia (27%),” ujar Mona melalui keterangan tertulis, Rabu (23/10).

Menanggapi dinamika yang penuh ketidakpastian tersebut, Gapki menggelar 20th IPOC 2024 yang akan diadakan pada 6-8 November 2024 di Bali International Convention Center, The Westin Resort, Nusa Dua, Bali. Dengan tema Seizing Opportunities Amidst Global Uncertainty.

konferensi itu diharapkan menjadi forum strategis untuk membahas berbagai peluang di tengah ketidakpastian global.

Baca juga : BPDPKS-Aspekpir Kolaborasi Kembangkan UKM dan Koperasi Berbasis Sawit di Sultra

“Berbagai kebijakan minyak sawit Indonesia, perspektif pasar dari negara-negara pengimpor, serta analisis pasokan dan permintaan minyak sawit dunia akan menjadi topik pembahasan utama dalam IPOC 2024 ini,” tutur Mona.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menyebutkan saat ini perlu adanya suatu badan atau lembaga yang mengatur atau meregulasi industri sawit yang saat ini tersebar di banyak lembaga atau kementerian.

"Harapannya dengan adanya Badan Sawit Nasional yang langsung di bawah Presiden, industri sawit akan lebih baik tata kelolanya dan bisa berkontribusi maksimal," tandasnya. (Z-11)