Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
DALAM upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meluncurkan berbagai strategi dan langkah antisipatif di seluruh wilayah operasional anggotanya.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Gapki Pusat, Muhammad Hadi Sugeng pada acara Rapat Koordinasi dan Dialog Pengendalian Karhutla yang digelar di SKA CoEx Pekanbaru, Sabtu (10/5).
Menurut Hadi, Gapki yang saat ini menaungi 752 perusahaan kelapa sawit di 15 provinsi dengan total luas lahan sekitar 3,7 juta hektare, telah memetakan delapan provinsi yang masuk dalam kategori rawan karhutla. Wilayah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
“Berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau tahun 2025 diperkirakan terjadi pada Agustus di sebagian besar wilayah Indonesia. Untuk itu, Gapki pusat secara rutin menyampaikan imbauan waspada karhutla melalui surat edaran kepada seluruh cabang dan anggota setiap menjelang musim kemarau,” jelasnya.
Selain imbauan resmi, Gapki juga melakukan berbagai langkah konkret, seperti identifikasi area rawan kebakaran, termasuk wilayah konsesi, area tak terusahakan, dan lahan di sekitar perusahaan. GAPKI juga telah menyiapkan sumber-sumber air di lokasi berisiko tinggi serta melakukan proses rewetting dengan memasukkan air ke area pengelolaan untuk menjaga kelembapan tanah.
“Kami juga aktif dalam persiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar. Kegiatan ini meliputi simulasi karhutla, pendirian komunitas peduli api, pelatihan bersama Manggala Agni, dan koordinasi intensif dengan aparat terkait,” ujarnya.
Gapki juga menerapkan pendekatan multipihak berbasis lanskap, salah satunya di Kabupaten Pelalawan. Langkah lain yang dilakukan meliputi modifikasi cuaca serta patroli dan monitoring berkala untuk memastikan upaya pencegahan berjalan optimal.
Dengan berbagai upaya tersebut, Gapki berharap risiko kebakaran lahan dapat diminimalkan secara signifikan, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Kemudian sebagai bagian dari kesiapsiagaan, setiap memasuki musim kemarau, Gapki melakukan apel siaga karhutla bersama pihak-pihak terkait lainnya,” pungkasnya.(E-2)
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
TIM Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyelidiki kasus kebakaran di areal konsesi delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (KLH) telah menindak 27 korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas Karhutla di sejumlah provinsi dan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved