Langkah Mitigasi terus Dilakukan demi Cegah Karhutla

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk mendukung upaya pemerintah mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Wakil Ketua Umum II Gapki Susanto menyatakan komitmen dan kesiapan seluruh perusahaan anggota Gapki dalam menghadapi musim kemarau 2025.

"Perusahaan sawit di bawah komando Gapki telah melaksanakan mitigasi dan menyiapkan langkah konkret dalam menghadapi potensi karhutla, termasuk di wilayah Sumatra Selatan yang menjadi salah satu area rawan," ujar Susanto saat menghadiri Konsolidasi Kesiapsiagaan Personil dan Peralatan Pengendalian Kebakaran Lahan di Palembang, Sumatra Selatan.

Ia mengatakan sebanyak 752 perusahaan yang menjadi anggota Gapki wajib mematuhi regulasi yang berlaku, serta memastikan seluruh sumber daya, personel dan peralatan agar selalu dalam kondisi siap. Gapki juga aktif merangkul multipihak berbasis landscape, dengan melibatkan perusahaan sawit, lembaga pemerintah dan badan yang terkait serta melibatkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

Baca juga : Gapki Bisa Jadi Percontohan dalam Antisipasi Karhutla saat Kemarau

Selain sosialisasi, lanjutnya perusahaan anggota juga melakukan standardisasi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Pencegahan karhutla lainnya yakni dengan melakukan modifikasi cuaca serta memetakan area rawan titik api dan memastikan ketersediaan sumber air di area tersebut.

“Gapki tidak hanya berfokus pada produksi, namun berkomitmen penuh dan patuh terhadap prinsip keberlanjutan, khususnya perlindungan sosial dan lingkungan di sekitar area operasional," ujar Susanto.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut Gapki memiliki peran yang besar dalam memastikan para pelaku industri kelapa sawit menjalankan standar operasional, sesuai dengan praktik-praktik berkelanjutan, serta menjadi corong dalam pengendalian karhutla.

Baca juga : Kebun Sawit bukan Penyebab Kebakaran Lahan

Oleh karena itu, ia menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong seluruh pengusaha industri sawit di Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Gapki.

"Kami akan terus mendorong setiap perusahaan sawit wajib menjadi anggota Gapki. Karena ke depan, salah satu syarat mendapatkan sertifikat Proper adalah menjadi anggota Gapki," ujarnya.

Senada dengan itu Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru juga mendorong perusahaan sawit yang ada di provinsi tersebut untuk segera bergabung dengan Gapki Karena dari 277 perusahaan, baru 77 yang terdaftar sebagai anggota Gapki Sumsel. (Ant/E-3)