16,99 Hektare Lahan Terbakar di Palangka Raya 

MUSIM kemarau mulai melanda Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah). Di Kota Palangkaraya, kebakaran lahan, terjadi  Berdasarkan pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya luas lahan yang dilahap si jago merah mencapai 16,99 hektare dengan  55 kejadian kebakaran terjadi di sejumlah titik.

Kebakaran lahan meliputi kawasan Jalan Diklat di Kelurahan Bukit Tunggal, Jalan Garuda Km 3 di Kelurahan Palangka, Jalan Tabat Kalsa di Kecamatan Sabangau, dan Jalan Talawang Raya di Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Palangkaraya, Hendrikus Satriya Budi menyampaikan sebagian besar kasus kebakaran lahan terjadi di Kecamatan Jekan Raya.

Baca juga : 1.142 Hektare Lahan di Kalimantan Barat masih Terbakar

“Sebanyak 33 kejadian tercatat di Kecamatan Jekan Raya. Sementara di Kecamatan Pahandut ada dua kejadian, Kecamatan Sebangau sebanyak 17 kejadian, Bukit Batu tiga kejadian, dan Rakumpit tidak ada kejadian,” jelas Hendrikus, Sabtu (2/8).

Ia menuturkan, maraknya kebakaran lahan di wilayah ibu kota provinsi ini menunjukkan pola peningkatan yang signifikan, seiring dengan keringnya cuaca beberapa pekan terakhir. Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah menjalankan berbagai strategi mitigasi. Di antaranya dengan mengintensifkan sosialisasi, edukasi, dan penyebaran informasi kepada warga yang bermukim di kawasan rawan kebakaran.

Selain itu, sambung dia, patroli rutin dan pemantauan juga terus dilakukan di lokasi-lokasi yang dianggap memiliki potensi tinggi terjadi karhutla.

Baca juga : Bakar Sampah, Ilalang Ikut Terbakar

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, serta tidak sembarangan membuang puntung rokok di area yang mudah terbakar,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat dalam mencegah meluasnya kebakaran lahan, terutama selama musim kemarau berlangsung.

“Dibutuhkan kerja sama semua pihak agar bencana karhutla tidak meluas dan merugikan masyarakat,” pungkasnya. (H-4)