Bahlil Sampaikan Tiga Solusi untuk Ketidakadilan Hilirisasi Nikel

MENTERI Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa masih adanya ketidakadilan dalam hilirisasi, khususnya nikel. 

Misalnya, dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah sangatlah kecil. Sebagai contoh, Bahlil menyebut bahwa di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp12,5 triliun dari nikel. Akan tetapi, pemerintah pusat hanya membagikan kepada kabupaten sebesar Rp1,1 triliun dan Rp900 miliar kepada pemerintah provinsi.

Oleh karena itu, Bahlil pun membeberkan setidaknya tiga solusi untuk mengatasi ketidakadilan dalam hilirisasi nikel.

Baca juga : Hilirisasi Nikel di Tanah Air tetap Perhatikan Prinsip ESG

"Yang pertama, solusi untuk pemerintah daerah, kita harus membuat aturan atau merubah aturan untuk DBHnya diberikan secara proporsional. Jangan hasil kekayaannya diambil, yang didapatkan oleh negara dan apa yang diberikan kepada daerah tidak berimbang," ucap Bahlil di Sidang Promosi Doktor Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10).

Dengan diberikannya DBH yang lebih profesional, daerah-daerah dipercaya bisa membangun infrastruktur-infrastruktur seperti infrastruktur ekonomi, kesehatan, bahkan sampai pendidikan. 

"Bayangkan kalau kita memakai asumsi 12,5 triliun, kalau kita kasih 30% saja, itu kan kurang lebih sekitar 4-5 T dia bisa dapat. Nah itu cukup untuk daerah bisa melakukan akselerasi," beber Bahlil.

Baca juga : Presdir Vale Indonesia Bawa Chairman Vale Based Metals Menghadap Jokowi

Solusi kedua, Bahlil lebih menekankan kepada pengusaha-pengusaha di daerah. Pengusaha di daerah harus diberikan kesempatan, dan ia berharap tidak adanya monopoli dalam hilirisasi nikel.

"Waktu saya jadi Menteri Investasi, kami membuat itu menjadi Permen, tapi rasanya tidak cukup. Harus kita berbentuk perpres, dan diputuskan berapa supaya mengikat. Supaya apa? Karena investasi itu kan, yang ideal itu kan, adalah begitu masuk, dia menciptakan latar belakang pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan, orang daerah ini harus muncul. Di sini bagian daripada tujuan kita berbangsa, bernegara, berkeadilan," tegasnya.

Solusi ketiga, Bahlil pun menekankan pentingnya penegakan aturan terhadap lingkungan.

"Lingkungan ini aturannya udah bagus, dari A sampai Z. Tapi eksekusinya, pengawasannya, yang belum kuat. Kedepan kami berpikir, untuk segera ada Gakkum, di Kementerian-Kementerian Pengelola Sumber Daya Alam. Kami sekarang di Kementerian ESDM, kami mengusulkan ada Gakum, supaya yang main-mainnya diselesaikan saja di situ," pungkasnya. (S-1)