Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETERBUKAAN informasi dan pelaporan yang akurat menjadi kunci bagi tercapainya kepercayaan publik yang menunjang keberlanjutan perusahaan.
Pun penghargaan yang diraih dinilai tidak terlepas dari usaha berkelanjutan seluruh tim dalam menyusun dan menyajikan laporan tahunan yang berkualitas, informatif, dan transparan.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh insan PT BAg dalam mengelola perusahaan dengan integritas tinggi yang berlandaskan prinsip tata kelola yang baik. Kami akan terus berinovasi dan memperkuat fondasi guna meningkatkan kinerja serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Direktur Utama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAg) Tri Susanto, dalam keterangannya, Selasa (8/10).
Baca juga : Bersama BUMN lainnya, Asabri Komitmen Dukung Keterbukaan Infomasi Publik
Sebelumnya, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna meraih capaian terbaiknya pada acara Annual Report Award 2023. Dalam Acara yang dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (7/10), BAg menyabet juara pada kategori perusahaan BUMN Non-Keuangan.
Penghargaan ini merupakan suatu bentuk pengakuan atas komitmen PT BAg dalam menjaga profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
Mengusung tema Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation, annual report award tahun ini bertujuan untuk menyampaikan pentingnya laporan tahunan yang terintegrasi sehingga memudahkan perusahaan mewujudkan nilai yang berkelanjutan.
Baca juga : MIND ID Terima Penghargaan Best Corporate Action Handling
Perusahaan ini menempatkan kesinambungan annual report ini sebagai data historis yang mampu membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memahami tujuan dan kemajuan korporasi dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.
Dengan penghargaan tersebut, imbuh Tri, pihaknya akan terus memberikan yang terbaik dalam posisinya sebagai perusahaan yang unggul dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Perusahaan pelat merah ini juga berkomitmen untuk terus melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik agar tercipta perusahaan yang berkelanjutan dan berkontribusi positif bagi perekonomian nasional.
Penghargaan itu diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian BUMN, Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (Ant/J-2)
Keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk tanggung jawab moral perusahaan dalam melayani masyarakat.
Perum Jasa Tirta II (PJT II) menegaskan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik melalui partisipasi dalam Pameran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025.
Syaifudin menambahkan bahwa pihaknya akan terus menghadirkan inovasi, baik dari sisi laporan, layanan digital, maupun fasilitas ruang fisik yang ramah dan inklusif.
Bersama dengan badan publik lainnya yang turut menjadi saksi dan melakukan uji publik, ASABRI, memperkuat langkah perusahaan dalam mengukuhkan fondasi pilar transparansi.
Badan POM memiliki aplikasi BPOM Mobile yang dapat digunakan masyarakat untuk mengakses informasi terbaru seputar obat dan makanan.
PLN EPI memandang pentingnya penyajian laporan tahunan secara terintegrasi untuk melihat kinerja perusahaan yang menggambarkan peluang, risiko, dan tujuan perusahaan di masa depan.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved