Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH diminta untuk bisa mendorong penciptaan tenaga kerja yang luas dan berkualitas. Itu karena penyerapan tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan guna menghambat penyuburan kemiskinan di dalam negeri.
Hal itu diungkapkan Analis Ekonomi Politik Laboraturium Indonesia 2045 (LAB 45) Indah Lestari dalam seminar nasional bertajuk Kecemasan Kelas Menengah: Terhimpit Transformasi Ekonomi, Jakarta, Selasa (8/10).
"Perlu ditambahkan fokusnya adalah bagaimana mendorong penciptaan lapangan kerja, sektor yang bisa menarik banyak tenaga kerja," kata dia.
Baca juga : Pengurangan Kemiskinan Tak Melulu Harus dengan Bansos
Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah tampak mengandalkan penghiliran industri semata. Kendati itu tak sepenuhnya salah, kata Indah, penghiliran industri belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti industri pengolahan lainnya.
Itu karena agenda hilirisasi yang dijalankan pemerintah menyentuh sektor-sektor industri padat modal. Sektor itu lebih banyak menyerap atau memanfaatkan teknologi tinggi, menyebabkan penyerapan tenaga kerja jauh lebih sedikit dibanding industri padat karya.
"Ini ironi ketika kita melihat industri tekstil yang merupakan penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tapi malah gulung tikar semua," kata Indah.
Baca juga : Miris, 7,99 Juta Orang Indonesia Berstatus Pengangguran Terbuka
"Jadi memang enting mengarahkan ke sana, menyediakan ruang lebih untuk mendukung pengusaha yang memang bekerja di sektor yang banyak menyerap tenaga kerja," tambahnya.
Lebih lanjut, Indah menerangkan, banyaknya pabrik di sektor padat karya yang gulung tikar menciptakan dampak mengular. Pabrik yang tutup, imbuh Indah, menyebabkan pelaku ekonomi skala mikro di wilayah sekitar juga terpukul.
Dampak domino dari kejatuhan industri padat karya dalam negeri bakal menyebabkan laju ekonomi terhambat. "Ada dominos effect pada masy yang mencari nafkah di sekitar pabrik. Jadi perlu untuk lebih mendorong sektor yang dapat menjaring tenaga kerja," kata Indah.
Baca juga : Ini Jenis Pekerjaan, Tugas, dan Keahlian yang Dibutuhkan
Di kesempatan yang sama, Analis Utama Ekonomi Politik LAB 45 Radhityana Muhammad menyampaikan, keseimbangan antara penumbuhan industri penghiliran yang padat modal dengan industri padat karya perlu dipertimbangkan. Itu menurutnya penting agar angkatan kerja yang terus bertambah tiap tahunnya dapat masuk menjadi pekerja.
Pertumbuhan industri padat karya diharapkan dapat mendorong perbaikan distribusi tenaga kerja Indonesia. Saat ini, mayoritas pekerja mencari penghasilan di sektor jasa, porsinya mencapai 50,2% dari total pekerja.
Padahal sektor jasa di Indonesia saat ini masih berada dalam fase rendah, alias belum mampu memberikan kesejahteraan yang optimal bagi para pekerjanya. "Ini cerminan dari fenomena deindustrialisasi prematur. Hal serupa turut terlihat dalam distribusi pekerjaan kelas menengah yang didominasi oleh sektor jasa dengan nilai tambah rendah," ungkap Radhityana.
Dari catatannya, kelas menengah yang bekerja di sektor jasa bernilai tambah rendah mencapai 52,5% pada 2023. Sementara yang bekerja di sektor jasa bernilai tambah tinggi hanya 9,1%. Sedangkan kelas menengah yang bekerja di manufaktur hanya sebanyak 11,9%.
"Jadi ketika memang ingin mendorong hilirisasi pun, pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan supaya mereka mampu melakukan pekerjaan di hilirisasi tersebut. Jangan sampai kita terus bergantung pada tenaga kerja asing ke depan," pungkas Radhityana. (Mir)
Kenaikan angka kemiskinan di Ibu Kota Jakarta pada Maret 2025 dipicu oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan garis kemiskinan dan ketidakstabilan harga kebutuhan pokok.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Realisasi investasi di Kabupaten Indramayu pada triwulan I 2025 menembus Rp362 miliar.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bakal didirikan di berbagai wilayah Indonesia.
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved