Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KONDISI kelas menengah di Indonesia kian terhimpit oleh situasi, baik itu karena kondisi perekonomian maupun imbas kebijakan yang diambil pemerintah. Hal itu mesti diantisipasi agar tak ada dampak besar yang justru mengganggu stabilitas ekonomi maupun politik dalam negeri.
Demikian benang merah dari seminar nasional bertajuk Kecemasan Kelas Menengah: Terhimpit Transformasi Ekonomi, Jakarta, Selasa (8/10).
Analis Utama Ekonomi Politik Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Radhityana Muhammad mengatakan, kontribusi dan peran masyarakat kelas menengah cukup signifikan, tak sekadar pada aspek perekonomian, melainkan juga dari sisi demokrasi.
Baca juga : Berbondong-bondong Masyarakat Kelas Menengah Menuju Kemiskinan
"Masyarakat kelas menengah ini terorganisir meski mereka tidak berorganisasi. Mereka punya latar belakang pendidikan yang cukup, sehingga argumen mereka tidak kosong. Kontribusi mereka juga besar, jadi jangan sampai ada utak-atik kebijakan yang justru memberatkan kondisi mereka," kata dia.
Dari aspek ekonomi, porsi pajak kelas menengah dan calon kelas menengah mencapai 80%. Lalu kontribusi konsumsi kelompok masyarakat itu mencapai 82% dari total konsumsi rumah tangga nasional.
Hal itu mestinya menjadi acuan bagi pengambil kebijakan agar tak menelurkan regulasi yang menghambat kemampuan masyarakat menengah melakukan konsumsi melambat. Sebab, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 50%.
Baca juga : Masyarakat Kelas Menengah Rawan Jadi Miskin, Ini Kata Apindo
Jika kebijakan yang dikeluarkan mengganggu aktivitas konsumsi masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah, maka pertumbuhan ekonomi berpeluang besar terhambat. "Jadi sederhananya, pertumbuhan ekonomi yang 5% itu 2,5% datang dari konsumsi rumah tangga yang mayoritas kelas menengah," kata Radhityana.
"Sebetulnya kalau konsumsi itu tidak diganggu (dengan kebijakan yang kontra), pertumbuhan ekonomi 5% itu bukan hal yang sulit untuk dicapai Indonesia," sambungnya.
Sayangnya, imbuh Radhityana, belakangan ini justru peraturan yang dikeluarkan pemerintah tak ramah pada kelas menengah. Beragam wacana dan isu kenaikan beban biaya diluncurkan, membuat resah kelompok masyarakat yang minim tersentuh stimulus pengambil kebijakan itu.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Terus Monitor Daya Beli Masyarakat
Peraturan mengenai iuran wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera), iuran wajib dana pensiun, penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12%, hingga wacana pembatasan subsidi tarif KRL menjadi momok bagi masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah.
Apalagi bayang-bayang peningkatan pengeluaran itu tak diimbangi dengan tingkat pendapatan di kelompok masyarakat tersebut. Bahkan kebijakan dan wacana itu justru mengemuka ketika 9 juta orang kelas menengah turun menjadi kelompok calon kelas menengah.
Di kesempatan yang sama, Analis Ekonomi Politik LAB 45 Indah Lestari menyampaikan, kondisi tersebut kian menekan kemampuan masyarakat, utamanya kelas menengah dan calon kelas menengah tertekan. Karenanya, selain kebijakan yang tak memberatkan, pemerintah juga mesti memperbaiki berbagai aspek agar kelas menengah dapat bertahan, atau justru naik kelas.
"Jadi memang rekomendasi kami secara umum itu yang paling penting ada dar sektor pendidikan. Ini penting supaya mereka tetap bisa mempertahankan posisinya sebagai balancer, baik di ekonomi maupun demokrasi," kata dia.
"Selain itu penciptaan lapangan kerja juga perlu diperluas, sehingga mereka (kelas menengah dan calon kelas menengah) bisa mendapatkan kehidupan yang layak," pungkas Indah. (Mir/M-4)
Mantan manajer Manchester United Alex Ferguson menggandeng striker Setan Merah Marcus Rashford dalam memerangi kemiskinan yang dihadapi anak-anak di Inggris.
Manajer berusia 47 tahun itu menyumbangkan dana pribadinya untuk kampanye Feed Our Pack dari The Wolves Foundation Feed Our
BERDASARKAN rilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin pada September 2019 turun menjadi 24,79 juta orang atau secara persentase tingkat kemiskinan absolut secara nasional
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Jawa Timur jadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.
Suharti menyebut Kalibaru dipilih berdasarkan kompleksitas permasalahan yang ada.
POLITIKUS Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul bersama Justin Lhaksana menginisiasi lahirnya Korea-Korea Selecao sebagai wadah untuk menjaring talenta muda pesepak bola Jawa Tengah
Untuk pemilih tingkat pengeluaran di bawah 1 juta ternyata ada 49% memilih Pramono-Rano di susul Ridwan Kamil-Suswono
Penciptaan lapangan kerja menjadi kunci untuk menjaga agar masyarakat kelas menengah tidak turun kelas ke kelompok miskin.
Saat ini terjadi penumpukan masyarakat Indonesia di kelompok menuju kelas menengah atau dikenal aspiring middle class.
Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menyebut ini pemerintah belum optimal memberikan perhatian pada penguatan kelas menengah.
Anggota Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menyebut ini pemerintah belum optimal memberikan perhatian pada penguatan kelas menengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved