Aktivis Buruh Minta Pemerintah Segera Selesaikan Kisruh Kadin

WAKIL Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Arnod Sihite menyayangkan dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyusul Munaslub yang dituding ilegal sehingga melengserkan kepemimpinan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasyid. 

Arnod menilai kisruh itu bukan saja mengganggu agenda internal organisasi tetapi bisa berdampak luas pada agenda pembangunan ekonomi nasional.

"Ini sangat kami sayangkan. Karena bukan tidak mungkin masalah ini bisa merembet jauh ke mana-mana, ya dunia usaha terganggu, investasi terdampak karena tidak ada kepastian, yang ujungnya agenda ekonomi terganggu dan tentu kami sebagai buruh pasti akan terkena dampak juga di tengah gelombang PHK saat ini yang semakin marak," ungkap Arnod kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/9).

Baca juga : Jokowi Berjanji Tidak Akan Terbitkan Keppres Hasil Munaslub Kadin

Menurut Arnod, pemerintah perlu serius menyikapi kisruh Kadin ini dengan bersikap obyektif dan tidak terjebak dalam agenda pihak tertentu apalagi kepentingan politik. 

"Artinya, pemerintah berada di tengah-tengah, jangan berpihak pada salah satu kubu. Pemerintah perlu berpegang pada aturan yang berlaku dalam hal ini AD/ART organisasi karena itu yang mengikat semua," jelas Arnod.

Kisruh Kadin, lanjut Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan dan Penerbitan dan Media Informasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP PPMI–KSPSI) itu, juga turut berpengaruh pada agenda transisi kepemimpinan yang membutuhkan stabilitas di segala sektor termasuk dunia usaha. 

"Pekerjaan rumah pemerintah saat ini dan ke depan sangat berat.  Bagaimana menurunkan inflasi, bagaimana meningkatkan eksport dan menekan import, bagaimana berdaya saing, yang tentunya di tengah situasi global tak menentu. Ini tidak mudah. Jangan ditambah lagi dengan kondisi internal wadah pelaku usaha yang terlibat konflik. Ini sangat tidak sehat dan tidak menguntungkan. Kami minta agar segera diakhiri, pemerintah juga jangan terjebak dalam permainan kelompok tertentu," pungkas Arnod. (Z-1)