Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar layanan BPJS Ketenagakerjaan jangkau wilayah dan pekerja rentan.
Apalagi dengan jumlah penduduk yang bekerja pada 2024 mencapai 142 juta orang, pemerintah perlu berupaya meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Hal itu diungkapkan Wapres dalam sambutannya saat menghadiri penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award 2024, di Ballroom Plaza BP Jamsostek, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Kamis (12/9).
Baca juga : BPJS Ketenagakerjaan dan BPI Kemendes PDTT Kolaborasi untuk Membangun Desa
“Pastikan layanan lebih merata dan inklusif sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil,” tutur Ma’ruf.
Ma’ruf berharap melalui peningkatan digitalisasi dan aksesibilitas layanan seluruh pekerja dapat memanfaatkan hak-haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik di sektor formal maupun informal.
Yang tidak kalah penting, lanjutnya, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu diberikan kepada pekerja rentan, seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, petugas keagamaan, dan lainnya, untuk menghadapi kondisi finansial darurat.
Baca juga : Pemerintah Kota Makassar Daftarkan 35.422 Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
“Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa/kelurahan, sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, terutama melalui optimalisasi program Jamsostek dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong agar inovasi layanan yang telah dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat terus ditingkatkan.
Ma’ruf berharap, inovasi seperti digitalisasi layanan dan pengembangan teknologi informasi dapat mempermudah pendaftaran dan pemanfaatan manfaat jaminan sosial di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga : Pemerintah Kota Makassar Daftarkan 35.422 Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan
“Dukung terus inovasi layanan BPJS Ketenagakerjaan agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan manfaat jaminan sosial semakin luas dan merata di seluruh Indonesia,” tandasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo melaporkan bahwa saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 39,2 juta pekerja, termasuk di antaranya 2,8 juta pekerja rentan. Program jaminan sosial ini, menurutnya, sangat penting untuk menahan dampak turunnya jumlah kelas menengah, yang menjadi tantangan dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
"Sejak tahun 2023, kami telah menyalurkan manfaat sebesar Rp90 triliun untuk 7,3 juta pekerja/ahli waris dan juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan untuk 160 ribu anak pekerja dengan nilai Rp663 miliar. Ini adalah wujud negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sejak dini dan memastikan anak-anak pekerja mampu tetap sekolah hingga perguruan tinggi," ungkap Anggoro. (J-2)
Pada tahun 2026, Pemerintah Kota Makassar kembali melakukan terobosan dengan menambahkan Program Jaminan Hari Tua bagi 45.000 pekerja rentan
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Sejumlah pekerjaan rumah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di tanah air harus dituntaskan.
BPJS Ketenagakerjaan hadir memberikan perlindungan penuh bagi PMI Sigit Aliyando yang mengalami kecelakaan di Korea Selatan, mulai dari perawatan hingga pemulangan ke Tanah Air.
Adapun bantuan yang disalurkan meliputi paket sembako, peralatan masak, perlengkapan kebersihan, serta perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang terdampak bencana.
Bantuan yang disalurkan meliputi 26 ton beras, paket sembako, perlengkapan sekolah, dan peralatan masak.
Perluasan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) harus menjadi fokus penting BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan mendukung program kerja sama antara Grab Indonesia dan Kementerian UMKM yang bertujuan memberikan peluang usaha sekaligus perlindungan sosial.
BPJS Ketenagakerjaan Palembang bersama Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sinergi untuk perlindungan jaminan sosial bagi 45.000 masyarakat miskin pekerja rentan tahun 2025
BPJS Ketenagakerjaan membuka both stand pelayanan untuk memberikan informasi manfaat program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
PEKERJA rentan yang sebagian besar berada di sektor informal harus menghadapi risiko keselamatan kerja yang tinggi dan memiliki penghasilan yang sangat minim.
39,2 juta pekerja menjadi peserta program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved