Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi potensi kredit macet dari peningkatan penggunaan layanan beli sekarang bayar nanti atau paylater. Langkah itu perlu dilakukan mengingat daya beli masyarakat yang menurun.
"Kondisi ini akan mengancam lembaga keuangan jika banyak terjadi non performing loan (kredit macet)," kata Esther di Jakarta, Rabu (11/9).
Jika kredit macet bertambah, kinerja dan likuiditas lembaga jasa keuangan dapat terganggu.
Baca juga : Dinilai Mampu Jaga Daya Beli Masyarakat, Paylater Diprediksi Terus Tumbuh
"Potensi kredit macet sangat terbuka lebar sehingga berpeluang mengganggu likuiditas lembaga keuangan," imbuhnya.
Menurut dia, peningkatan penggunaan layanan paylater oleh masyarakat saat ini menandakan bahwa daya beli masyarakat menurun karena kecepatan kenaikan inflasi tidak sebanding dengan kenaikan upah.
"Artinya kenaikan harga tidak diikuti kenaikan upah sehingga masyarakat yang memang harus beli barang tapi tidak mampu membayar secara langsung. Jadi solusi mereka paylater," tuturnya.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan outstanding pembiayaan untuk transaksi beli sekarang bayar nanti oleh perusahaan pembiayaan (PP) per Juli 2024 tumbuh 73,55 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp7,81 triliun.
"Angka itu lebih rendah dari paylater pada perbankan," ucap Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK. (Ant/Z-11)
Pengucuran fasilitas KPA oleh Bank DKI tersebut juga tidak dilengkapi jaminan. Hal ini mengakibatkan KPA tunai bertahap menjadi macet.
Perusahaan pembiayaan/leasing dan masyarakat sama-sama harus memahami aturan yang berlaku agar tidak saling melanggar hukum merugikan satu sama lain.
PEMERINTAH Tiongkok seharusnya bijaksana dalam merespons kesulitan negara-negara miskin atau berkembang yang berhutang kepada mereka.
ALIANSI Mahasiswa Untuk Keadilan (AMUK) dan Aliansi Warga Muara Enim-Lahat mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo bagi perusahaan terdampak pandemi Covid-19.
Para saksi terkait dengan perkara dugaan penyalahgunaan keuangan negara pada pemberian fasilitas kredit investasi refinnancing PT BTN kepada PT BCM sebesar Rp200 miliar.
POLRESTA Sidoarjo, Jawa Timur, menangkap Direktur PT Syifa Tata Graha Yoyok Triyogo,54, karena menipu puluhan konsumen pembeli rumah.
TPID telah melakukan pemantauan dan ditemukan ada komoditas yang hargnya masih tinggi.
Walaupun terdapat kendala terkait harga pada bahan pangan namun daya beli masyarakat tetap terkendali.
Penurunan tingkat kemiskinan di wilayah Jakarta sangat dipengaruhi kemampuan daya beli yang meningkat, khususnya kelompok menengah bawah.
Anggota Komisi C DPRD DKI, Esti Arimi Putri menilai jumlah GenZ di Jakarta yang mencapai 7 juta jiwa bisa menggerakan roda perekonomian Jakarta.
Peserta pameran, khususnya UMKM, sangat diuntungkan oleh ajang ini. Banyak di antaranya sukses besar dan bahkan langsung memesan slot untuk tahun berikutnya.
Pemerintah juga melanjutkan pemberian stimulus ekonomi melalui program PEN 2022, dengan alokasi anggaran mencapai Rp455,62 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved