DPR Soroti Aturan HGU di IKN, Puan Maharani: Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti berbagai isu strategis yang menjadi perhatian Dewan, termasuk aturan terkait Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan Pertama DPR Tahun Sidang 2024-2025 yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Puan menekankan pentingnya komitmen DPR RI bersama pemerintah dalam menyusun undang-undang yang berpihak pada rakyat.

Baca juga : Gus Imin Sebut hanya Ketua DPR yang Upacara di IKN

Ia mengingatkan bahwa tanpa komitmen tersebut, undang-undang bisa menjadi alat legitimasi kekuasaan yang tidak adil dan merugikan masyarakat.

"Undang-undang harus dibentuk dengan meaningful participation, yaitu dengan melibatkan masyarakat yang berkepentingan dan terdampak," tegas Puan.

Rapat paripurna tersebut juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Presiden Jokowi hadir untuk menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2025 beserta Nota Keuangannya.

Baca juga : Puan Maharani: Pemerintahan Baru Harus Leluasa Menyusun APBN

Turut hadir Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga merupakan Presiden terpilih periode 2024-2029.

Puan juga memaparkan capaian DPR RI periode 2019-2024 dalam pembentukan undang-undang, dengan total 126 undang-undang yang telah diselesaikan. Dari jumlah tersebut, Komisi 2 DPR RI menyumbang jumlah terbesar dengan 80 undang-undang.

Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI akan memfokuskan pembahasan terhadap 17 RUU, termasuk RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Tahun 2025-2045.

Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani Dinilai tidak Mampu Tingkatkan Jumlah Kehadiran Anggotanya saat Rapat

Menurut Puan, undang-undang ini akan memberikan arah pembangunan nasional yang berkelanjutan dan menghindarkan pemerintah daerah dari ambisi pribadi dalam perencanaan pembangunan.

DPR RI juga memberi perhatian khusus pada berbagai isu yang menjadi perhatian publik, seperti serangan siber terhadap Pusat Data Nasional, mafia tanah, dan perjudian online.

Puan menegaskan bahwa DPR melalui fungsi pengawasan akan memastikan pemerintah bekerja untuk kesejahteraan rakyat dan menindaklanjuti keputusan rapat kerja dengan serius.

Baca juga : Hak Angket Menguap, PDIP Jadi Ujung Tombak

"DPR RI akan memastikan pemilu 2024 berjalan dengan baik sehingga seluruh pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara demokratis," tambah Puan.

Selain itu, Puan juga menyoroti pentingnya prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan lembaga demokrasi yang kuat dan berfungsi efektif, termasuk partai politik dan hak-hak rakyat.

Dalam bidang diplomasi, Puan mengungkapkan bahwa DPR RI terus berperan aktif dalam forum internasional untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia dan memperjuangkan kepentingan nasional.

Rapat paripurna ini menandai dimulainya masa persidangan baru DPR RI, yang diharapkan akan membawa pembaruan dalam pembentukan undang-undang yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Z-10)