Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
PROVINSI Jawa Tengah dipilih menjadi lokasi penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa pada 2024.
Sebab, provinsi ini berhasil meraih penghargaan sebagai tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Berkinerja Terbaik untuk kategori Provinsi di Kawasan Jawa-Bali pada TPID Award 2024.
"Event dan program GNPIP di Jateng diharap dapat memberi motivasi bagi seluruh TPID untuk terus memperkuat upaya dan inovasi pengendalian inflasi," kata Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Arief Hartawan, usai peluncuran GNPIP di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Mijen, Kota Semarang, pada Rabu, 14 Agustus 2024
Baca juga : Petani Jateng Terima 10 Ribu Alsintan, Pj Gubernur Jateng Optimistis Produksi Pangan Meningkat
Selain itu, dikatakan dia, Jateng merupakan sentra produksi berbagai komoditas penting, baik beras maupun hortikultura. Menurut dia, komoditas tersebut berkontribusi signifikan terhadap pemenuhan pangan nasional.
Ia menjelaskan, GNPIP diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan memastikan kecukupan ketersediaan pangan bagi masyarakat, baik melalui penguatan produksi pangan lokal maupun hilirisasi produk pangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno mengapresiasi pelaksanaan GNPIP di Jateng. Menurut dia, pengendalian inflasi pangan harus dilakukan secara sinergi bersama seluruh pihak.
Baca juga : Gerakan Pangan Murah Digencarkan di Temanggung Jelang Idul Fitri
Adapun dalam menjaga stabilitas harga pangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 809 kali tersebar di 35 kabupaten/kota di Jateng.
Pemprov Jateng sudah melakukan upaya untuk perluasan areal tanam. Antara lain untuk tanaman padi seluas 1.451 hektare, jagung 341 hektare, dan keledai seluas 6 hektare yang tersebar di berbagai daerah di Jateng.
Penyelenggaraan GNPIP Wilayah Jawa 2024 dikuti TPID dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DIY, serta sejumlah pejabat Bank Indonesia, pejabat Kementerian Perdagangan, serja stakeholder terkait.
Dalam kesempatan itu, juga dilakukan penyerahan hibah mobil distribusi pangan dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Jateng. Penyerahan secara simbolis dari Kepala Departemen Regional Bank Indonesia kepada Sekda Jateng. (Adv)
Pada Senin (16/3) jumlah pemudik masuk ke Jawa Tengah melalui Jalan Tol Trans Jawa terus meningkat sejak Minggu (15/3), rata-rata setiap berkisar 1.400-1.900 kendaraan masuk ke Kota Semarang.
Gubernur Ahmad Luthfi lepas belasan ribu peserta Mudik Gratis Jateng 2026. Targetkan 17 juta pemudik dongkrak ekonomi daerah dan UMKM lokal. Simak selengkapnya!
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi melepas 325 armada bus yang mengangkut belasan ribu pemudik dari Jabodetabek ke 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau para pemudik untuk tidak membawa kerabat atau teman kembali ke Jakarta setelah Lebaran
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Potensi ketersediaan air di Indonesia mencapai 3,9 miliar meter kubik per tahun. Dengan 80% air nasional digunakan sektor pertanian/irigasi.
Nova menjelaskan bahwa stok komoditas utama seperti beras dan protein hewani telah dikunci untuk jangka menengah.
Pemerintah memperkuat kolaborasi riset untuk menopang target swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/3) malam.
Anggota DPR RI, Ahmad Najib Qodratullah, menggelar rangkaian kegiatan tebus murah bertajuk PANsar Ramadhan di Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap dinamika global maupun potensi gangguan iklim.
penyelenggaraan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved