DPR Apresiasi Keberanian Erick Thohir Bongkar Kasus Korupsi BUMN

ANGGOTA Komisi VI DPR Harris Turino mengapresiasi keberanian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membongkar banyak kasus di BUMN. Padahal, kasus-kasus BUMN tersebut banyak terjadi di masa lampau.

“Ini kerja nyata dari Kementerian BUMN yang harus kita apresiasi,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut usai focus group discussion (FGD) dengan Kementerian BUMN.

Harris mencontohkan keberhasilan Erick mengungkap kasus korupsi pada tubuh Jiwasraya, Asabri, dan sejumlah BUMN lain. Tak hanya merugikan prajurit TNI, polri, maupun PNS, kasus-kasus korupsi itu menjadi cermin buruk dalam tata kelola BUMN di masa lampau.

Baca juga : Erick Thohir Beri Perhatian Khusus Pengelolaan Dana Pensiun BUMN

“Kasus Jiwasraya sudah berhasil. Paling tidak, tidak ada orang yang dirugikan. Asabri juga, jangan sampai duit prajurit TNI, Polri, PNS hilang begitu saja. Ini jasa dari Kementerian BUMN. Bukan dia yang salah, bukan masanya Pak Erick, tapi dia mampu menyelesaikan,” ucap Harris.

Tak sekadar membongkar kasus BUMN terdahulu, Harris mengapresiasi strategi Kementerian BUMN dalam memperbaiki kondisi perusahaan pelat merah itu dari sisi bisnis. Ia mencontohkan upaya perbaikan Garuda dengan penurunan beban utang hingga 81% dan kembali beroperasi normal. Pasalnya, Garuda sempat dalam kondisi yang memprihatinkan akibat persoalan kasus korupsi hingga dampak dari pandemi covid-19.

“Ini prestasi yang luar biasa, utang Garuda turun 81% dan menghasilkan keuntungan. Operating profit-nya sudah positif walaupun masih banyak PR, seperti beban keuangan sekitar Rp6 triliun per tahun yang harus dibayar. Tapi paling tidak, ini menyelamatkan,” kata Harris.

Baca juga : Dua Calon Tersangka di ASABRI

Sejalan dengan semangat Kementerian BUMN dalam pemberantasan korupsi, PT Semen Indonesia (SIG) sebagai BUMN menegaskan komitmennya untuk mencegah segala bentuk tindakan suap dan korupsi. Hal itu sebagai bagian dari penguatan implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG). Komitmen tersebut dibuktikan dengan capaian sertifikasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, SIG menjalankan praktik bisnis yang jujur, beretika, dan transparan. Capaian sertifikasi ISO 37001 menjadi panduan bagi SIG untuk memperkuat upaya pencegahan tindakan suap dan korupsi dalam operasi bisnis perusahaan.

“SIG memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) sebagai media untuk melaporkan indikasi pelanggaran terkait tindakan suap dan korupsi. Perusahaan tidak mentoleransi setiap temuan pelanggaran dan tidak segan untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada pelanggar,” katanya.

Vita melanjutkan, dalam rangka memperkuat implementasi GCG, SIG telah menyusun Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) bagi seluruh karyawan. Pedoman Etika Perilaku yang terdiri dari etika usaha perusahaan dan etika perilaku karyawan merupakan salah satu standar penerapan tata kelola yang wajib dipahami serta ditandatangani oleh seluruh karyawan SIG.

“SIG berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik GCG di setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasional untuk mencapai pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi,” ujar Vita. (E-2)