Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah daerah dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terus melakukan pengecekan stok dan Harga pangan di berbagai daerah. Hasil dari pengecekan akan jadi basis implementasi berbagai program intervensi pemerintah terkait pangan.
Yang terbaru, dalam pengecekan di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (6/8), Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto menyebutkan, dengan kondisi inflasi nasional yang cukup terkendali, kondisi pangan pokok strategis masih terkendali.
"Sesuai arahan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, cek langsung ke pasar seperti ini konsisten kami lakukan. Sebagai informasi, Inflasi di Juli ini menurut BPS berada di 2,13% secara year on year. Volatile food di 3,63%. Jadi ini cukup baik dan masih dalam koridor sasaran pemerintah," jelas Indra dari keterangan yang diterima pada Rabu (7/8).
Baca juga : Sejumlah Harga Pangan Pokok terus Meroket
Melansir rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi seluruh provinsi di Pulau Jawa masih berada dalam kisaran target pemerintah. Inflasi di Juli 2024 secara tahunan Provinsi Jawa Barat berada di 2,25%. Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga memiliki Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,83.
"Pemantauan hari ini dalam upaya kita menjaga ketersediaan pangan. Ketersediaannya ada dan harganya cukup stabil. Memang ada yang bergejolak, seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting, ini yang menjadi tugas pemerintah untuk lakukan intervensi," bebernya.
Untuk komoditas bawang merah, sambung Indra, pemerintah telah membantu pelaku usaha dengan menciptakan konektivitas untuk penyerapan hasil produksi, termasuk untuk keperluan ekspor. Selebihnya, pangan pokok lainnya terpantau stabil dengan pasokan yang memadai.
"Di sini beras SPHP, kita pastikan agar Bulog mengupayakan agar beras SPHP tidak sampai kosong. Setiap minggu perlu di cek. Begitu persediaan kurang, harus segera ditambah pasokannya. Ini karena beras SPHP diperuntukkan masyarakat menengah ke bawah, sehingga ini juga merupakan instrumen stabilisator pemerintah," terang Indra. (Z-11)
Polda Metro Jaya mengungkap temuan terkait hasil inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar untuk memastikan kesesuaian volume MinyaKita dengan takaran
PEMKAB Banyumas, Jawa Tengah (Jateng) membentuk Tim Satgas untuk memantau dan mengawasi penjualan dan distribusi minyak goreng baik curah maupun kemasan.
MENGATASI gejolak harga menjelang lebaran dan juga mengantisipasi permasalahan minyak goreng, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membentuk satuan tugas pangan
PEMKAB Flotim bersama Forum komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, merespon dua persoalan yang kerap mencuat di wilayah tersebut dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas).
Satuan Tugas Pangan Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengawasi stabilitas kebutuhan pokok di pasaran jelang Natal 2022 dan libur Tahun Baru 2023.
PENGAWASAN distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperketat melibatkan satuan tugas pangan.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Pengaruh El-Nino membuat masa panen di Kabupaten Kuningan yang seharusnya dilakukan Maret mundur sebulan.
Pemerintah daerah perlu turun tangan. Salah satunya berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menginventarisasi lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan.
Dengan inovasi benih, tidak ada alasan salah satu tanaman pangan tidak bisa ditanam di satu daerah karena kondisi geografisnya.
Pada gelaran itu disiapkan berbagai komoditas seperti beras, telur ayam, dan cabai merah. Harganya lebih murah dibanding di pasaran.
Keterbatasan lahan sejatinya tidak harus jadi kendala bagi Kota Sukabumi bisa meningkatkan produksi pangan lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved