BUMD DKI Terseret Kasus Beras Oplosan, Rano Karno: Tidak Benar!

WAKIL Gubernur DKI Rano Karno merespons soal kasus pengoplosan beras yang menyeret PT Food Station Tjipinang Jaya yang menjadi temuan Satgas Pangan.

Ia menyebut pihak Food Station telah memberi klarifikasi. BUMD pengelola pangan milik Pemprov DKI itu mengaku tak terlibat dalam kasus pelanggaran mutu beras yang beredar di pasaran.

"Ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari food station Bahwa itu tidak benar," kata Rano usai meninjau MPLS di SMAN 6, Jakarta Selatan, Selasa (15/7).

Baca juga : Beras Oplosan Meresahkan, APPSI Desak Bongkar Mafia Beras

Kendati demikian, Ia menyebut Pemprov DKI tetap melakukan audit internal untuk mengecek kualitas beras yang diambil dari gudang Food Station. Jika terbukti ada pengoplosan, Food Station harus bertanggung jawab. "Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, Inspektorat turun. Kalau memang salah, tindak. Tak ada urusan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya menemukan 212 produsen beras nakal yang tidak memenuhi standar mutu, kualitas, dan volume.

Dari laporan yang diterima pada 10 Juli lalu, kata Amran, proses pemeriksaan terhadap para produsen sudah dimulai aparat kepolisian, dan Kementerian Pertanian (Kementan) terus memantau perkembangan agar penyimpangan ini tidak berulang di masa mendatang.

Baca juga : Patung MH Thamrin Pindah, Pemprov DKI Cari Lokasi Sesuai Aturan

Ia mengatakan modus pelanggaran yang ditemukan mencakup ketidaksesuaian berat kemasan, di mana tertulis 5 kilogram (kg) namun hanya berisi 4,5 kg, serta pemalsuan kategori kualitas beras premium dan medium.

Kerugian masyarakat akibat praktik kecurangan itu ditaksir mencapai Rp99,35 triliun setiap tahun, yang jika dibiarkan bisa mencapai Rp500 triliun hingga Rp1.000 triliun dalam lima hingga sepuluh tahun.

"Ada yang 86% mengatakan ini premium padahal beras biasa. Kemudian mengatakan medium padahal beras biasa. Artinya apa? 1 kilo bisa selisih Rp2.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Kita mencontohkan emas, tertulis emas 24 karat, tetapi sesungguhnya itu 18 karat," ujar Amran, beberapa waktu lalu.

Satgas Pangan Polri kini tengah menindaklanjuti laporan Kementerian Pertanian terkait laporan pengoplosan beras tersebut. Polri memeriksa empat produsen yakni Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group) sebagai langkah penyelidikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Hasudungan Sidabalok menyebut pihaknya tengah melakukan audit internal dalam memeriksa kualitas beras yang dijual oleh PT Food Station Tjipinang Jaya. 

Dinas KPKP, lanjut Hasudungan, kini masih menunggu hasil pemeriksaan sampel beras yang diambil dari gudang milik Food Station di Cipinang, Jakarta Timur.

"Iya (Dinas KPKP melakukan audit internal). Kami lagi tunggu hasil pemeriksaan sampel beras FS yang kami periksa di lab DKPKP," kata Hasudungan saat dikonfirmasi, Senin (14/7).

Hasudungan mengaku pihaknya tak mau berburuk sangka terhadap dugaan keterlibatan PT Food Station atas kasus pelanggaran mutu beras yang dijual.

"Diimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dalam membeli beras dan diharapkan agar menunggu hasil investigasi dari pihak yang berwajib terkait informasi yang beredar pada saat ini," urai dia. (Far/P-2)