Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PROGRAM makan bergizi gratis yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto masuk dalam pos belanja kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Program tersebut bersanding dengan kegiatan di bidang kesehatan lain seperti penurunan stunting.
Hal itu diungkapkan Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan APBN 2025 secara daring, Selasa (30/7).
"Dalam bidang kesehatan, kita akan mengakselerasi penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat, termasuk memberikan makanan bergizi," ujarnya.
Baca juga : Indef: Anggaran Makan Bergizi Gratis Bebani APBN
Belanja bidang kesehatan itu merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat 2025 yang dinilai mendukung strategi jangka pendek. Selain bidang kesehatan, pemerintah juga akan mendorong belanja di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Kemudian, belanja pemerintah pusat itu juga mencakup belanja di bidang perlindungan sosial guna menekan angka kemiskinan dan mengikis angka kesenjangan sosial. Lalu terdapat belanja di bidang infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Selanjutnya, terdapat belanja ketahanan pangan yang diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan, dan kualitas pangan. Di saat yang sama, belanja pemerintah pusat juga dialokasikan untuk perluasan hilirisasi industri. "Hilirisasi ini untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja masyarakat Indonesia," jelas Rofyanto.
Baca juga : Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Masuk Akal
Bidang terakhir yang masuk dalam belanja pemerintah pusat di tahun depan ialah penguatan investasi. Rofyanto mengatakan, belanja pada bidang tersebut dilakukan untuk mendukung peningkatan daya tarik investasi sekaligus memantik produktivitas dalam negeri.
Adapun pemerintah dan DPR telah menyepakati angka kisaran sebagai acuan pembahasan RAPBN 2025 untuk menjadi APBN. Kesepakatan itu meliputi defisit RAPBN 2025 berada di rentang 2,29% hingga 2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Sementara pendapatan negara disepakati berada dalam rentang 12,30% hingga 12,36% terhadap PDB. Sedangkan belanja negara berkisar 14,59% hingga 15,18% terhadap PDB. Adapun utang jatuh tempo pemerintah di tahun depan diperkirakan menembus Rp800 triliun. (P-5)
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Keterbukaan terhadap ide dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mewujudkan visi Indonesia menuju 2045.
FEBRUARI 2008, tatkala krisis finansial global masih berkecamuk, Presiden Prancis Nicolas Sarkozy mengundang beberapa ekonom terkemuka.
EKONOM senior Universitas Paramedina, Wijayanto Samirin menyatakan bahwa standar garis kemiskinan (GK) Badan Pusat Statistik saat ini sudah tidak realistis.
PM Mark Carney mengatakan Kanada akan meningkatkan belanja pertahanannya untuk mencapai target NATO sebesar 2% dari PDB.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,7% pada 2025, dan naik tipis menjadi 4,8% pada 2026.
Amalia juga menggarisbawahi pada Triwulan I-2025, subsektor tanaman perkebunan menyumbang sekitar sepertiga dari Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian secara luas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved