Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KREDIT perumahan rakyat (KPR) subsidi tumbuh cukup tinggi di tahun ini. Namun, kuota KPR subsidi diprediksi akan segera habis di Agustus nanti.
"Ini menarik, KPR subsidi tumbuhnya tinggi. Namun kami perkirakan Agustus akan berakhir karena kuota habis," ujar Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7).
Dijelaskannya, pada kuartal I KPR subsidi BTN tumbuh 12,3% dan KPR nonsubsidi tumbuh 11,2%. Keduanya merupakan portofolio terbesar BTN di kuartal I 2024.
Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, lanjutnya, kuota KPR subsidi diperkirakan akan segera habis. Soalnya, dari Maret hingga Juli ini para developer mengebut dalam menjual KPR subsidi tersebut.
"Jadi kuota habis, para developer itu kayak kepanikan. Jadi mereka mengangkat lebih dahulu karena mereka takut tidak ada kuota tambahan. Jadi, rata-rata dugaan kami Agustus ini akan habis. Karena developer berpikir ini akan habis, mereka kebut di April, Mei, Juni, dan Juli ini. Ini melebihi normal dari seperti biasanya," tandasnya. (Z-2)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperluas akses hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong, mengungkapkan produk KPR fix berjenjang ini memang salah satunya dikhususkan untuk generasi muda.
KENAIKAN harga rumah yang terus tinggi menjadi salah satu faktor harga rumah semakin sulit terjangkau, termasuk oleh gen Z. Di sisi lain, pertumbuhan pendapatan sangat minim.
OJK menegaskan hanya segelintir calon debitur KPR dengan skema FLPP terkendala akibat catatan di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Generasi milenial menjadi kelompok paling banyak menerima manfaat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang disalurkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Kementerian PKP sedang mengkaji skema Rent to Own (RTO) atau sewa-beli untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, dengan fokus utama pada penyediaan pembiayaan bagi pekerja informal.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved