Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
NEGARA berkembang menjadi korban dari GDP oriented yang selalu menghitung perekonomian dan menjadikannya tujuannya. Soeharto merupakan seorang pemimpin negara yang GDP oriented. Di era reformasi, Sri Mulyani yang memimpin 4 periode kementerian keuangan lebih sebagai orang yang neoliberalisme dan mengatakan tidak mungkin negara maju dengan pertanian dan koperasi.
Demikian disampaikan Prof. Didin S. Damanhuri dalam peluncuran dan diskusi buku karyanya yang bertajuk Ekonomi Politik Indonesia dan Antar Bangsa di Jakarta, Senin (2/7). "GDP oriented mengeksploitasi perdesaan dan tidak kembali lagi ke desa. Dengan ini, akan terjadi middle income trap dan tidak akan terjadi Indonesia emas 2045 yang dicanangkan," papar Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Paramadina itu.
Hadir sebagai pembahas, Wijayanto Samirin menyatakan bahwa GDP oriented sering digunakan karena sangat konkret dan gampang digunakan, diukur dan dimanipulasi. "Contohnya pulau di Maluku. GDP pulau tersebut dianggap tinggi karena investasi masuk, kapal yang parkir, dan lain sebagainya. Namun, GDP per kapita ini misleading saat tingkat kemakmuran masyarakat di pulau tersebut tidak membaik sedangkan angka GDP-nya naik," Kata Wijayanto.
Baca juga : Pendapatan APBN Turun 7%, Pengamat Sebut Akibat Kebijakan Masa Lalu
Menurut ekonom Universitas Paramadina itu, jika hanya berfokus pada GDP, tidak akan fokus pada sumber pendapatannya, sehingga sektor yang di-inject uang menjadi naik GDP-nya. "Rupiah melemah dibanding mata uang negara lain, karena terlalu fokus pada GDP. Apa solusinya? Harus ada sense of crisis, IMF dan World Bank terlalu diplomatis tetapi memaksa dan menekan habis-habisan. Ideologinya harus jelas."
Fachry Ali, editor dan pemberi pengantar buku ini, menyatakan keterkejutannya mengenai konsep degrowth sebagai kritik atas GDP oriented. Konsep ini bukan teori, melainkan gerakan sosial yang dimulai di negara Eropa bukan negara berkembang.
"Ekonomi kian lama mengklaim dirinya sebagai sains. Kemudian Didin tidak bangga mengklaim ekonomi is a queen of sciences. Dalam konteks inilah asumsi-asumsi dasar harus diterapkan di berbagai tempat. Tentu bisa di berbagai negara termasuk negara baru berkembang dan baru merdeka," ujar Fachry.
Itulah sebabnya dalam perspektifnya sebagai ekonom, menyampaikan anjurannya terhadap pertanian, UMKM, masyarakat, dan lembaga masyarakat. Dengan ini menganut paham holistic economic dan melihat bahwa ekonomi itu ialah bagian integral harus punya pemihakan-pemihakan.
"Kalau kemudian pandangan negara dipusatkan pada pembangunan ekonomi perdesaan, implikasinya akan banyak yang dapat berpartisipasi. Kemudian akan terjadi well of income distribute yang lebih adil. Kemudian jika ekonomi dikembangkan dalam sektor finance, akan banyak yang tertinggal di belakang," pungkas Fachry. (RO/Z-2)
Proses mempertemukan pelaku usaha atau business matchmaking dianggap menjadi jurus ampuh bagi Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 7 yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah energi bersih dan terjangkau.
"Tagih utang iklim kepada negara maju. Bukan dagang karbon. Karena negara-negara maju punya utang iklim, mereka sudah pakai fosil duluan,"
WAKIL Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan di tengah perlambatan ekonomi global, 108 negara berpotensi tidak berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
PENURUNAN bunga acuan The Federal Reserve sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,75% hingga 5,0% merupakan angin segar bagi perekonomian dunia.
Warisan otoritarianisme masih tetap dirasakan sampai saat ini. Amnesty International Indonesia menilai, peringatan 27 tahun reformasi justru diwarnai dengan erosi hak asasi manusia (HAM).
Hariman Siregar menyampaikan bahwa pertemuan mereka hari ini memiliki kesamaan tanggal dengan jatuhnya Soeharto dari Presiden ke-2.
Aktivis 1998 dari berbagai kelompok dan daerah akan menggelar Sarasehan Aktivis Lintas Generasi, pada Rabu 21 Mei 2025.
Reformasi yang sudah susah payah dicapai Indonesia pasca 32 tahun Soeharto berkuasa, kini dipaksa putar balik kembali.
Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena banyaknya kejahatan yang dilakukan.
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional pada Soeharto
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved