Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memimpin pengumuman hasil inspeksi pengawasan terhadap Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) milik swasta di Deli Serdang, Sumatra Utara, Minggu (30/6). Dalam inspeksi itu, pihak swasta diketahui melanggar standard operasional procedure (SOP) dari Pertamina dalam proses pengisian tabung gas elpiji 3 kg.
Indikasi pelanggaran tersebut yaitu berat tabung kosong yang tidak seragam usai diisi gas. Kesimpulan itu diambil dari hasil data penimbangan terhadap 80 sampel dari 560 tabung dengan rata-rata kesalahan sebesar 71 gram.
"Kita berada di SPPBE di Deli Serdang, secara acak mengecek SPPBE untuk melindungi konsumen, jangan sampai masyarakat dirugikan. Misalnya isi gas LPG jangan sampai kurang, kalau kurang pasti merugikan, dan apakah pengisian sesuai SOP," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis, Senin (1/7).
Baca juga : Tabung Gas 3 Kg Meledak Saat Persiapan Pernikahan, 7 Warga Ciamis Alami Luka Bakar
Di sisi lain, Zulkifli juga mengapresiasi Pertamina Patra Niaga yang telah memperketat pengawasan kepada pelaku usaha SPPBE. Pengawasan ini merupakan tindak lanjut komitmen PT Pertamina Patra Niaga dalam menaati Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk himbauan pada SPPBE agar tabung gas LPG 3 kg dapat memenuhi ketentuan pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas.
"Kita selalu mengecek dan sekarang Pertamina Patra Niaga semakin keras pengawasan. Kami sampaikan terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga. Setelah keliling mengecek sekarang sudah ada perbaikan. Tujuannya, agar pelaku usaha dapat mengambil untung secara wajar sesuai kesepakatan dan konsumen mendapat haknya penuh," jelas pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Ia pun mengimbau agar konsumen aktif melaporkan jika haknya tidak terpenuhi dengan menyampaikan aduan kepada pihak yang berwenang, baik dari pemerintah pusat dan daerah. Kemendag, sambung dia, bersama instansi terkait lainnya terus berkomitmen untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen.
"Jika masyarakat menemukan kecurangan, segera laporkan ke dinas terkait, tidak hanya untuk gas elpiji 3 kg, tapi juga 6 kg, atau 12 kg. Jika konsumen dirugikan beri tahu karena ada aturannya di Kemendag, termasuk untuk meteran air, listrik, serta bahan bangunan, semua ada standarnya tidak boleh mengambil keuntungan yang merugikan konsumennya. Kita harus awasi terus dalam rangka pembinaan. Kita tidak memberikan sanksi hukuman, tapi hanya administratif, kecuali kalau sudah berkali-kali," tegasnya. (Z-11)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menambah kuota elpiji bersubsidi tiga kilogram sekitar 370.000 metrik ton.
Ketiga korban yang meninggal adalah ayah dan dua anak balitanya, sedangkan sang ibu masih dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan itensif di rumah sakit.
Sofyano juga mendorong agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak hanya berperan sebagai juru bayar dalam program subsidi, tetapi turut aktif terlibat dalam kebijakan dan pengawasan.
PT. Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail Aceh, menyatakan kebutuhan gas elpiji subsidi 3 kilogram untuk wilayah terluar kecamatan Pulau Aceh itu mencukupi.
PT Pertamina terus memperluas jangkauan distribusi BBM dan LPG di Tanah Air. Hingga 2025, titik distribusi BBM telah mencapai 15.345 titik dan pangkalan LPG sebanyak 269.096 titik di 38 provinsi.
Dengan sistem baru di tahun depan, pembelian LPG akan tercatat berdasarkan domisili dan status penerima, sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran.
Pemerintah menargetkan perluasan signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sasaran penerima manfaat mencapai sekitar 80 juta orang pada pertengahan 2026
Stok beras dinyatakan aman menjelang Tahun Baru bahkan sampai Lebaran
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk nasional.
EKS Sekjen Kemenhut era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto, mengatakan pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar di era Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (Zulhas) merupakan murni tata ruang.
Ia pun berharap masyarakat tidak mudah lupa dan tetap kritis dalam menilai perilaku pejabat publik, terutama menjelang kontestasi politik pada 2029 mendatang.
KETUA Komisi Reformasi Polri sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mendatangi rumah dinas Zulkifli Hasan atau Zulhas yang juga ketua umum PAN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved