Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang merespons badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Ia memastikan akan mendalami kondisi penurunan kinerja dari industri tekstil terbesar se-Asia Tenggara tersebut.
"Itu harus kita pelajari mengapa bisa sampai terjadi," ujar Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Kemenperin bakal melihat model bisnis yang dijalankan Sritex sehingga dapat mengetahui secara pasti penyebab kebangkrutan.
Baca juga : Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Tanggapi PHK di Sritex
"Apakah bangkrutnya murni karena tekstil atau memang ada masalah-masalah yang dihadapi oleh pusat," jelasnya.
Disamping itu, Agus memastikan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak berdampak terhadap industri, terutama tekstil. Ia menilai industri dalam negeri masih mampu bertahan.
"Memang ada tantangan tapi saya kira ketahanan kita tetap tinggi," tandasnya.
Diketahui, Sritex akan melakukan PHK secara berkala hingga 2025. Hal itu adalah bagian dari upaya meningkatkan penjualan dan efisiensi biaya produksi. "Untuk menghadapi kondisi tersebut, grup harus mengambil langkah-langkah yaitu pengurangan karyawan secara berkala hingga 2025,” tulis manajemen. (Bob/Z-11)
DI sektor petrokimia, pengelolaan air tidak hanya berfokus pada pemenuhan baku mutu lingkungan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam menjaga kontinuitas operasi industri.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Terdapat 1.236 perusahaan industri yang menyelesaikan tahap pembangunan pada 2025 dan siap mulai berproduksi untuk pertama kali pada 2026.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Yulina memimpin bisnis yang memiliki lebih dari 500 kantor perwakilan, 3.700 gerai, dan lebih dari 6.000 karyawan di seluruh Nusantara.
Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan agar UMKM
The Washington Post mengumumkan PHK massal terhadap 33% karyawannya. Langkah ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pemimpin redaksi Marty Baron.
Rencana penambahan layer baru cukai rokok berpotensi menggulung tikar industri Sigaret Kretek Tangan (SKT),
13 petugas damkar itu juga belum menerima gaji mereka pada Desember 2025
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya.
Kebijakan yang terlalu ketat, tumpang tindih, atau tidak proporsional dinilai menjadi pemicu meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved