Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan sistem pelayanan digital yang mempermudah proses perizinan penyelenggaraan event diluncurkan guna mengatasi berbagai keluhan atas sulit dan lamanya pengurusan izin event selama ini. Selain itu, sistem ini diluncurkan untuk mempermudah pengurusan perizinan berbagai event di Indonesia.
Digitalisasi pelayanan perizinan penyelenggaraan event ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Senin (24/6).
"Dengan adanya layanan digital ini penyelenggara event tidak perlu mengajukan perizinan berulang-ulang dari satu kantor ke kantor lainnya, tidak perlu lagi melalui proses yang berbelit-belit hanya untuk mendapatkan izin," kata Kapolri dalam sambutannya di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Senin (24/6).
Baca juga : Kapolri Akan Pecat Anggota yang Terlibat Judi Online
Sigit mengatakan, digitalisasi perizinan ini bukan hanya sekadar memindahkan proses dari manual ke menjadi online, juga penyederhanaan proses birokrasi.
Menurutnya, proses pengajuan perizinan sebelumnya memakan waktu yang lama. Namun, kini dalam kurun waktu 14 hari, penyelenggara acara dapat memperoleh izin kegiatan.
"Saat ini penyelenggaraan event tinggal mengisi form pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online instansi terkait mulai dari pengelola venue dinas parekraf dan satuan-satuan polisi terkait dan akan langsung memproses perizinan paling lama 14 hari kerja," ujarnya.
Baca juga : Kapolri Diberi Gelar Adat-Pusaka Dewan Adat dan Kerajaan di Sulawesi Selatan
"Selesai proses pembayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 104 tahun 2023 perizinan dapat langsung terbit dan diunduh dari mana saja," tambahnya.
Adapun saat ini layanan digital penyelenggaraan event tersebut telah diberlakukan di 7 venue di DKI dan Banten, yakni GBK, Expo Kemayoran, Balai Sidang JCC, Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, ICE BSD, dan Community Park PIK 2.
Sigit mengatakan, ke depannya Polri juga akan menyiapkan digitalisasi pelayanan ini di kota-kota besar lain di Indonesia seperti Medan, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Denpasar, Surabaya.
"Selanjutnya fitur perijinan event berskala internasional dengan menghadirkan artis mancanegara juga akan segera tersedia," tuturnya.
Diketahui, dalam peresmian ini hadir juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menpora Dito Ariotedjo. Hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KY Amzulian Rifai dan KSAL Laksamana Muhammad Ali dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Z-3)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Banyaknya peraturan yang tumpang tindih, proses perizinan yang berlapis, serta perubahan kebijakan yang terlalu sering telah menjadi penghambat nyata bagi investasi di Indonesia.
INDUSTRI aesthetic berkembang pesat dalam satu dekade terakhir, seiring meningkatnya permintaan layanan kecantikan dan kesehatan berbasis teknologi.
Daftar 7 kepala daerah di Indonesia yang kasus korupsinya menyeret anggota keluarga. Lengkap dengan tahun, relasi keluarga, dan ringkasan kasus.
REI mengungkapkan bahwa 306 proyek properti yang memiliki total nilai investasi mencapai Rp34,5 triliun kini terhenti akibat persoalan perizinan lintas kementerian.
SEKTOR usaha ultramikro, mikro, kecil dan menengah (UMKM) membutuhkan ekosistem yang sehat agar bisa naik kelas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
PT Pertamina (Persero) memperkenalkan inovasi digital terbaru dalam pengelolaan perizinan melalui penerapan berbasis teknologi geospasial ArcGIS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved