Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menyepakati asumsi sektor energi dan sumber daya mineral untuk RAPBN 2025. Dari hasil kesepakatan itu, terdapat sejumlah perubahan dari usulan yang sebelumnya disampaikan pemerintah.
"Komisi VII bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2025. Apa dapat disetujui?" ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno saat memimpin rapat kerja bersama Menteri ESDM disambut persetujuan peserta rapat, Jakarta, Rabu (19/6).
Adapun kesepakatan itu meliputi Indonesia Crude Price (ICP) US$80 sampai US$85 per barel. Lalu lifting migas di kisaran 1,603 juta barel setara minyak per hari (boepd) sampai 1,652 juta boepd.
Baca juga : Pemprov Jateng Usulkan Penambahan Kuota BBM Bersubsidi
Lifting migas itu terdiri dari minyak bumi 600-605 barel per hari, lifting gas bumi 1.003-1.047. Terdapat perubahan lifting minyak dari yang sebelumnya diusulkan pemerintah di kisaran 580.000 sampai 601.000 barel per hari (bopd).
Perubahan juga terjadi pada volume BBM bersubsidi. Hasil rapat kerja itu menyepakati volume BBM bersubsidi untuk RAPBN 2025 di kisaran 19,05 juta kiloliter (KL) hingga 19,58 juta KL. Itu terdiri dari minyak tanah 0,55 sampai 0,58 juta KL dan minyak solar sebesar 18,5 juta KL sampai 19 juta KL. Volume LPG 3 kg sebanyak 8,2 juta metrik ton.
Sedangkan sebelumnya pemerintah mengusulkan volume BBM bersubsidi berkisar 18,84 juta KL hingga 19,99 juta KL, terdiri dari 0,51 juta KL hingga 0,55 juta KL minyak tanah dan 18,33 juta KL hingga 19,44 juta KL minyak solar.
Eddy menambahkan, rapat kerja itu juga menyepakati besaran subsidi tetap minyak solar Rp1.000 sampai dengan Rp3.000 per liter dan subsidi listrik sebesar Rp84 triliun sampai Rp88,36 triliun. (Z-2)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp71 triliun dalam RAPBN 2025 untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto.
RAPBN 2025 mencatat beberapa perubahan di sejumlah sektor. Bila sektor infrastruktur mengalami penurunan anggaran, di sektor kesehatan dan pendidikan justru terjadi peningkatan anggaran.
Kemendikbud-Ristek menyatakan anggaran untuk yang diberikan di tahun depan tak akan cukup membiayai berbagai program yang akan dijalankan.
Langkah Presiden Jokowi memasukkan janji program Prabowo-Gibran dalam pembahasan APBN saat ini dinilai sangat politis dan berpihak.
WAKIL Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dolfie O.F.P menilai akan lebih elok bila pembahasan program makan siang gratis dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan baru.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (4/6)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved