Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menyepakati asumsi sektor energi dan sumber daya mineral untuk RAPBN 2025. Dari hasil kesepakatan itu, terdapat sejumlah perubahan dari usulan yang sebelumnya disampaikan pemerintah.
"Komisi VII bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2025. Apa dapat disetujui?" ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno saat memimpin rapat kerja bersama Menteri ESDM disambut persetujuan peserta rapat, Jakarta, Rabu (19/6).
Adapun kesepakatan itu meliputi Indonesia Crude Price (ICP) US$80 sampai US$85 per barel. Lalu lifting migas di kisaran 1,603 juta barel setara minyak per hari (boepd) sampai 1,652 juta boepd.
Baca juga : Pemprov Jateng Usulkan Penambahan Kuota BBM Bersubsidi
Lifting migas itu terdiri dari minyak bumi 600-605 barel per hari, lifting gas bumi 1.003-1.047. Terdapat perubahan lifting minyak dari yang sebelumnya diusulkan pemerintah di kisaran 580.000 sampai 601.000 barel per hari (bopd).
Perubahan juga terjadi pada volume BBM bersubsidi. Hasil rapat kerja itu menyepakati volume BBM bersubsidi untuk RAPBN 2025 di kisaran 19,05 juta kiloliter (KL) hingga 19,58 juta KL. Itu terdiri dari minyak tanah 0,55 sampai 0,58 juta KL dan minyak solar sebesar 18,5 juta KL sampai 19 juta KL. Volume LPG 3 kg sebanyak 8,2 juta metrik ton.
Sedangkan sebelumnya pemerintah mengusulkan volume BBM bersubsidi berkisar 18,84 juta KL hingga 19,99 juta KL, terdiri dari 0,51 juta KL hingga 0,55 juta KL minyak tanah dan 18,33 juta KL hingga 19,44 juta KL minyak solar.
Eddy menambahkan, rapat kerja itu juga menyepakati besaran subsidi tetap minyak solar Rp1.000 sampai dengan Rp3.000 per liter dan subsidi listrik sebesar Rp84 triliun sampai Rp88,36 triliun. (Z-2)
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Pesawat tersebut dilaporkan hilang kontak pada Sabtu (17/1) sekitar pukul 13.17 WITA, dan hingga kini proses pencarian serta verifikasi masih dilakukan oleh Basarnas, TNI/Polri
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengatakan inisiatif pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing
Jargon ‘oke gas’ yang dikumandangkan Prabowo selama kampanye Pilpres 2024 harus dibuktikan dengan karya nyata.
Banggar DPR dan pemerintah menyepakati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disahkan menjadi Undang Undang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/9).
Menkeu dan Wamenkeu melaporkan perkembangan pembahasan RUU RAPBN 2025 di DPR, utamanya tentang program presiden terpilih.
Kementerian Keuangan mesti melakukan upaya ekstra untuk mencapai target pendapatan negara seperti yang tertuang dalam RAPBN sebesar Rp3.005,1 triliun.
Kemendikbud-Ristek menyatakan anggaran untuk yang diberikan di tahun depan tak akan cukup membiayai berbagai program yang akan dijalankan.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved