Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menyepakati asumsi sektor energi dan sumber daya mineral untuk RAPBN 2025. Dari hasil kesepakatan itu, terdapat sejumlah perubahan dari usulan yang sebelumnya disampaikan pemerintah.
"Komisi VII bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2025. Apa dapat disetujui?" ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno saat memimpin rapat kerja bersama Menteri ESDM disambut persetujuan peserta rapat, Jakarta, Rabu (19/6).
Adapun kesepakatan itu meliputi Indonesia Crude Price (ICP) US$80 sampai US$85 per barel. Lalu lifting migas di kisaran 1,603 juta barel setara minyak per hari (boepd) sampai 1,652 juta boepd.
Baca juga : Pemprov Jateng Usulkan Penambahan Kuota BBM Bersubsidi
Lifting migas itu terdiri dari minyak bumi 600-605 barel per hari, lifting gas bumi 1.003-1.047. Terdapat perubahan lifting minyak dari yang sebelumnya diusulkan pemerintah di kisaran 580.000 sampai 601.000 barel per hari (bopd).
Perubahan juga terjadi pada volume BBM bersubsidi. Hasil rapat kerja itu menyepakati volume BBM bersubsidi untuk RAPBN 2025 di kisaran 19,05 juta kiloliter (KL) hingga 19,58 juta KL. Itu terdiri dari minyak tanah 0,55 sampai 0,58 juta KL dan minyak solar sebesar 18,5 juta KL sampai 19 juta KL. Volume LPG 3 kg sebanyak 8,2 juta metrik ton.
Sedangkan sebelumnya pemerintah mengusulkan volume BBM bersubsidi berkisar 18,84 juta KL hingga 19,99 juta KL, terdiri dari 0,51 juta KL hingga 0,55 juta KL minyak tanah dan 18,33 juta KL hingga 19,44 juta KL minyak solar.
Eddy menambahkan, rapat kerja itu juga menyepakati besaran subsidi tetap minyak solar Rp1.000 sampai dengan Rp3.000 per liter dan subsidi listrik sebesar Rp84 triliun sampai Rp88,36 triliun. (Z-2)
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
Jargon ‘oke gas’ yang dikumandangkan Prabowo selama kampanye Pilpres 2024 harus dibuktikan dengan karya nyata.
Banggar DPR dan pemerintah menyepakati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disahkan menjadi Undang Undang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/9).
Menkeu dan Wamenkeu melaporkan perkembangan pembahasan RUU RAPBN 2025 di DPR, utamanya tentang program presiden terpilih.
Kementerian Keuangan mesti melakukan upaya ekstra untuk mencapai target pendapatan negara seperti yang tertuang dalam RAPBN sebesar Rp3.005,1 triliun.
Kemendikbud-Ristek menyatakan anggaran untuk yang diberikan di tahun depan tak akan cukup membiayai berbagai program yang akan dijalankan.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved