Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menyepakati asumsi sektor energi dan sumber daya mineral untuk RAPBN 2025. Dari hasil kesepakatan itu, terdapat sejumlah perubahan dari usulan yang sebelumnya disampaikan pemerintah.
"Komisi VII bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN 2025. Apa dapat disetujui?" ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno saat memimpin rapat kerja bersama Menteri ESDM disambut persetujuan peserta rapat, Jakarta, Rabu (19/6).
Adapun kesepakatan itu meliputi Indonesia Crude Price (ICP) US$80 sampai US$85 per barel. Lalu lifting migas di kisaran 1,603 juta barel setara minyak per hari (boepd) sampai 1,652 juta boepd.
Baca juga : Pemprov Jateng Usulkan Penambahan Kuota BBM Bersubsidi
Lifting migas itu terdiri dari minyak bumi 600-605 barel per hari, lifting gas bumi 1.003-1.047. Terdapat perubahan lifting minyak dari yang sebelumnya diusulkan pemerintah di kisaran 580.000 sampai 601.000 barel per hari (bopd).
Perubahan juga terjadi pada volume BBM bersubsidi. Hasil rapat kerja itu menyepakati volume BBM bersubsidi untuk RAPBN 2025 di kisaran 19,05 juta kiloliter (KL) hingga 19,58 juta KL. Itu terdiri dari minyak tanah 0,55 sampai 0,58 juta KL dan minyak solar sebesar 18,5 juta KL sampai 19 juta KL. Volume LPG 3 kg sebanyak 8,2 juta metrik ton.
Sedangkan sebelumnya pemerintah mengusulkan volume BBM bersubsidi berkisar 18,84 juta KL hingga 19,99 juta KL, terdiri dari 0,51 juta KL hingga 0,55 juta KL minyak tanah dan 18,33 juta KL hingga 19,44 juta KL minyak solar.
Eddy menambahkan, rapat kerja itu juga menyepakati besaran subsidi tetap minyak solar Rp1.000 sampai dengan Rp3.000 per liter dan subsidi listrik sebesar Rp84 triliun sampai Rp88,36 triliun. (Z-2)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Jargon ‘oke gas’ yang dikumandangkan Prabowo selama kampanye Pilpres 2024 harus dibuktikan dengan karya nyata.
Banggar DPR dan pemerintah menyepakati postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk disahkan menjadi Undang Undang dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (19/9).
Menkeu dan Wamenkeu melaporkan perkembangan pembahasan RUU RAPBN 2025 di DPR, utamanya tentang program presiden terpilih.
Kementerian Keuangan mesti melakukan upaya ekstra untuk mencapai target pendapatan negara seperti yang tertuang dalam RAPBN sebesar Rp3.005,1 triliun.
Kemendikbud-Ristek menyatakan anggaran untuk yang diberikan di tahun depan tak akan cukup membiayai berbagai program yang akan dijalankan.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati perubahan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved