Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan penarikan dana Muhammadiyah dari Bank Syariah Indonesia (BSI) harus menjadi perhatian serius. Dikhawatirkan hal itu akan membawa dampak besar yang bisa mengganggu kinerja perusahaan ke depan.
"Ini harus menjadi perhatian serius. Karena sebagai sebuah lembaga yang besar, tentu harus dipikirkan dampaknya," ujarnya saat dihubungi, Minggu (9/6).
Baidowi menambahkan, Muhammadiyah memiliki aset yang cukup besar. Itu tak melulu soal rupiah, melainkan pengikut yang kemungkinan besar akan mengambil langkah sama jika mereka sebelumnya merupakan nasabah BSI.
Penarikan dana itu dikhawatirkan juga akan menggiring nasabah BSI lain yang notabene anggota Muhammadiyah melakukan hal serupa. Hal itu disebut dapat menjadi petaka bagi bank yang digadang bakal jadi bank syariah terbesar dunia itu.
"Muhammadiyah ini juga memiliki aset yang luar biasa. Kalau sampai dananya dipindahkan ke bank-bank syariah lain, itu tentu menjadi pukulan telak bagi BSI. Itu berarti BSI tidak bisa bersaing," kata Baidowi. (Z-6)
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatatkan kinerja yang solid sepanjang 2025. Per Desember 2025, perseroan menyalurkan pembiayaan sebesar Rp318,84 triliun.
Sepanjang 2025, BSI juga secara konsisten terus memberikan kontribusi untuk masyarakat melalui penyaluran zakat melalui program beasiswa pendidikan siswa berprestasi
NAIK kelas menjadi badan usaha milik negara (BUMN), kinerja BSI pada 2025 progresif jauh di atas industri perbankan sekaligus mengubah peta perbankan Indonesia.
Pada 23 Januari 2026, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) secara administratif telah menyandang status sebagai perusahaan Persero.
BSI menegaskan komitmen untuk menjalankan mandat tersebut dengan tetap mengedepankan governance dan kepatuhan terhadap ketentuan terkait.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved