Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH telah mengucurkan dana senilai Rp569 triliun untuk mengimplementasikan agenda perubahan iklim. Dana tersebut merupakan kumulatif kucuran yang dilakukan sejak 2016 hingga 2022.
"Secara kumulatif belanja pemerintah pusat untuk aksi perubahan iklim mencapai Rp569 triliun sejak 2016 hingga 2022," ujar Kepala Pusat Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Boby Wahyu Hernawan dalam taklimat media di Bogor, Rabu (29/5).
Dus, secara rerata, setiap tahunnya pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk perubahan iklim sekitar Rp81,3 triliun. Kata Boby, itu setara 3,5% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.
Baca juga : Gelar Earth Hour, Swiss-Belcourt Bogor Padamkan Listrik Selama 1 Jam, Wujud Kepedulian Masa Depan Bumi
Dana untuk aksi perubahan iklim itu dialokasikan dengan skema Climate Budget Tagging (CBT) atau penandaan anggaran. Apa yang dilakukan Indonesia juga disebut menjadi yang paling baik dibanding banyak negara dalam hal perwujudan aksi perubahan iklim.
Dari total dana tersebut 58,4% atau setara Rp332,84 triliun digunakan untuk aksi mitigasi perubahan iklim. Aksi mitigasi tersebut ialah melalui upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan dengan mendorong industri hijau, pengelolaan limbah, energi, dan transportasi.
Kemudian 37,6% atau setara Rp214,2 triliun dialokasikan untuk aksi adaptasi perubahan iklim. Aksi tersebut mencakup penurunan kerentanan, peningkatan kapasitas adaptif dan pengurangan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim.
Sementara 3,9% atau Rp22,4 triliun dialokasikan untuk aksi co-benefit perubahan iklim dengan output kegiatan mitigasi dan adaptasi secara bersamaan di sektor kehutanan, pertanian, kelautan, dan pesisir.
Namun Boby mengatakan, sejauh ini pemerintah belum bisa memastikan efektivitas dari CBT yang dilakukan. Saat ini pemerintah masih berupaya mengintegrasikan data untuk mengetahui seberapa besar peranan setiap rupiah yang dikeluarkan terhadap penurunan emisi karbon. (Z-6)
Pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai penyangga untuk meredam gejolak harga di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ekonomi Indonesia diyakini masih memilki ketahanan meski terjadi eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel
Program pertama yang diajukan Mendikdasmen dalam ABT itu adalah anggaran untuk program revitalisasi Satuan Pendidikan.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, berpotensi memicu dampak ekonomi global.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
MEMASUKI awal 2026, transformasi industri menuju operasional rendah karbon bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat untuk menjaga daya saing di pasar global.
Alkindo Mitraraya menjadi pabrik percontohan di wilayah Tangerang karena menerapkan prinsip perusahaan hijau (green company) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
PT TBS Energi Utama Tbk (TBS) mengumumkan kinerja keuangan dan capaian strategis untuk kuartal III tahun 2025.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang terus memperkuat kontribusinya terhadap upaya Indonesia dalam menarik investasi hijau di kancah global.
Komitmen terhadap green strategy menjadi sorotan utama Zoomlion pada ajang Pameran Mesin Konstruksi Internasional Indonesia dan Mining and Construction Indonesia 2025.
Pabrik Prambanan milik PT Sarihusada Generasi Mahardhika berhasil meraih Penghargaan Industri Hijau sebagai Peringkat Pertama dalam kategori Kinerja Terbaik Penerapan Industri Hijau.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved