Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
Anggota Ombudsman Hery Susanto membeberkan fakta-fakta terkait karut marutnya pengelolaan program Mudik Gratis Lebaran 2024 dengan moda bus yang dikelola Kementerian Perhubungan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Temuan pertama ialah okupansi armada bus yang tidak terisi penuh. Berdasarkan survei yang dilakukan Ombudsman, beberapa armada bus mudik gratis hanya terisi kurang dari 60%. Biang kerok masalah ini adalah para calon pemudik sengaja mendaftar di lebih dari satu kanal pendaftaran.
"Ini yang kami sayangkan. Banyak warga yang mendaftar lebih dari dua aplikasi layanan mudik gratis, sehingga banyak yang kosong di satu bus," ujar Hery dalam konferensi pers Penyampaian Hasil Pengawasan Ombudsman RI pada Mudik Lebaran Tahun 2024 di Kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (27/5).
Baca juga : KAI Gratiskan Tarif Angkut Motor Saat Mudik Lebaran
Masalah lain yang ditemukan Ombudsman yaitu susahnya mengakses tiket mudik gratis. Hery mengungkapkan beberapa calon penumpang memerlukan waktu hingga tiga hari baru bisa mendapatkan tiket mudik gratis. Kondisi tersebut, katanya, mengakibatkan masyarakat membayar jasa kepada orang lain untuk mendaftarkan secara daring lewat aplikasi mudik gratis.
"Lalu, tiket mudik gratis yang didapat diperjualbelikan," sambungnya.
Temuan lainnya dalam pengelolaan mudik gratis pemerintah ialah sistem verifikasi mudik gratis yang bermasalah. Hery mencontohkan pada saat keberangkatan armada mudik gratis yang diselenggarakan Pemprov DKI, seharusnya verifikasi penumpang dilakukan via scan barcode. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa seseorang merupakan peserta mudik gratis.
Baca juga : Program Mudik Gratis Bermasalah dan Harus Dibenahi
Namun, karena sistem tersebut error dan tidak dapat memindai barcode, verifikasi dilakukan secara manual dengan menginput data peserta melalui google form. Hal ini pun menghambat proses layanan mudik gratis karena membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan verifikasi secara daring.
"Lalu, setelah diverifikasi penumpang langsung menempati bus sesuai tujuan tanpa mendapatkan nomor kursi," jelasnya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha Tjahjagama mengungkapkan banyaknya kanal pendaftaran Mudik Gratis yang menjadi pokok persoalan akan dibenahi pemerintah. Menurutnya, perlu ada sistem yang terintegrasi untuk menutup celah pendaftaran yang dobel bagi satu calon penumpang.
"Sistem integrasi ini sedang disiapkan. Jadi, kalau sudah mendaftar tidak bisa mendaftar di tempat lain," ucapnya.
Kemenhub, ungkapnya, telah mengatur agar calon pemudik yang membatalkan seketika program mudik gratis, nomor induk kependudukan (NIK) yang bersangkutan akan masuk dalam catatan hitam (blacklist) supaya tidak bisa mengikuti program mudik gratis berikutnya. Hal ini bisa menjadi acuan ke depannya untuk bisa diterapkan di seluruh layanan program mudik gratis pemerintah. (Z-11)
Kemenhub akan membentuk tim audit independen mengevaluasi penyebab anjloknya Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek, Jumat, (1/8) di Subang, Jawa Barat menurut Menhub Dudy Purwagandhi
MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi secara langsung memantau proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali.
Kemenhub melaporkan hingga pukul 10.00 WIB, Kamis (3/7), sebanyak 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 32 penumpang selamat dari insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya.
Dampak dari penurunan biaya aplikasi sangat bergantung pada bagaimana struktur biaya tersebut dirancang dan diimplementasikan oleh perusahaan penyedia layanan.
(Aptrindo) kecewa dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait aturan larangan kendaraan over dimension and over load (ODOL). Aptrindo meminta seluruh pihak dilibatkan
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait ancaman peledakan bom terhadap pesawat Saudi Airlines yang mengangkut ratusan jamaah haji asal Indonesia.
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
Pemerintah turut diminta mendorong kebijakan LPG bersubsidi 3 kg satu harga secara nasional.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved