Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen terus menjaga aspek perlindungan konsumen. Hal itu dibuktikan dengan penghentian 915 entitas yang didominasi oleh pinjaman online ilegal oleh Satgas Pasti di 2024.
"Sampai dengan 30 April 2024, OJK telah memberikan sanksi berupa surat peringatan tertulis kepada 35 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), surat perintah kepada 3 PUJK, dan sanksi denda kepada 10 PUJK," demikian petikan dokumen Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang dikutip pada Selasa (21/5).
Adapun per 30 April 2024, otoritas mencatat sebanyak 67 PUJK telah melakukan penggantian kerugian konsumen atas 205 pengaduan. Sementara pada periode 1 Januari hingga 30 April 2024, OJK telah menerima 127.220 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 9.101 pengaduan.
Baca juga : Pinjaman Pribadi Marak di Jawa Barat, OJK: Mirip Praktek Rentenir
Dari total pengaduan tersebut, 3.262 di antaranya berasal dari sektor perbankan, 1.952 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, dan 423 berasal dari industri perusahaan asuransi, serta sisanya layanan sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank (IKNB) lain.
Sedangkan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK telah memberikan edukasi keuangan melalui 655 kegiatan yang diikuti 682.645 peserta. Lalu forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 516 TPAKD provinsi, kabupaten, kabupaten/kota.
Kemudian pemanfaatan aplikasi Sikapi Uangmu yang telah menayangkan 140 konten dengan 537.312 viewers. Sikapi Uangmu merupakan aplikasi mobile yang dibangun sebagai media penyimpanan informasi dan edukasi keuangan. Lalu Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) dengan 55.807 akses modul dan 43.265 kelulusan modul. (Z-2)
OJK menyerahkan Dirut SWAT berinisial SAS ke Kejaksaan Negeri Boyolali atas kasus manipulasi harga saham. Simak modus operandi dan kronologi lengkapnya di sini.
RATUSAN nasabah terlihat mendatangi Perumda BPR Bank Cirebon. Mereka menanyakan nasib uang yang sudah disimpan di perusahaan milik Pemda Kota Cirebon.
Mensesneg Prasetyo Hadi berharap panitia seleksi mampu menjaring pimpinan OJK yang kompeten dan memahami ekosistem jasa keuangan demi menjaga stabilitas pasar.
OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk, PT Multi Makmur Lemindo Tbk, serta pihak-pihak terkait.
OJK menilai ekonomi Indonesia tetap solid seiring keputusan Moody's yang mempertahankan Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level Baa2 dengan penyesuaian outlook.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
Empat pilar utama, yaitu kolaborasi data, standardisasi penilaian risiko, skema berbagi risiko, serta platform kolaborasi terintegrasi, menjadi fondasi penting yang perlu diperkuat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah mengapresiasi Bareskrim Polri yang membongkar dua kasus aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah menjerat hingga 400 nasabah
Pakar Ekonomi Syariah UMY Satria Utama, judi online (judol) memiliki daya rusak yang lebih tinggi karena menyasar kelompok masyarakat yang rentan secara finansial.
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama 97 platform pinjaman daring (pindar) menolak dengan tegas tuduhan adanya kesepakatan untuk menentukan batas maksimum suku bunga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, lonjakan kasus penipuan keuangan atau financial scam di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved