Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen terus menjaga aspek perlindungan konsumen. Hal itu dibuktikan dengan penghentian 915 entitas yang didominasi oleh pinjaman online ilegal oleh Satgas Pasti di 2024.
"Sampai dengan 30 April 2024, OJK telah memberikan sanksi berupa surat peringatan tertulis kepada 35 pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), surat perintah kepada 3 PUJK, dan sanksi denda kepada 10 PUJK," demikian petikan dokumen Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang dikutip pada Selasa (21/5).
Adapun per 30 April 2024, otoritas mencatat sebanyak 67 PUJK telah melakukan penggantian kerugian konsumen atas 205 pengaduan. Sementara pada periode 1 Januari hingga 30 April 2024, OJK telah menerima 127.220 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 9.101 pengaduan.
Baca juga : Pinjaman Pribadi Marak di Jawa Barat, OJK: Mirip Praktek Rentenir
Dari total pengaduan tersebut, 3.262 di antaranya berasal dari sektor perbankan, 1.952 berasal dari industri perusahaan pembiayaan, dan 423 berasal dari industri perusahaan asuransi, serta sisanya layanan sektor pasar modal dan industri keuangan nonbank (IKNB) lain.
Sedangkan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan, OJK telah memberikan edukasi keuangan melalui 655 kegiatan yang diikuti 682.645 peserta. Lalu forum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 516 TPAKD provinsi, kabupaten, kabupaten/kota.
Kemudian pemanfaatan aplikasi Sikapi Uangmu yang telah menayangkan 140 konten dengan 537.312 viewers. Sikapi Uangmu merupakan aplikasi mobile yang dibangun sebagai media penyimpanan informasi dan edukasi keuangan. Lalu Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU) dengan 55.807 akses modul dan 43.265 kelulusan modul. (Z-2)
SEJUMLAH korban dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas memenuhi undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mediasi pada Rabu (10/12).
OJK menggelar Digital Financial Literacy di UMSU untuk meningkatkan literasi keuangan digital mahasiswa, membahas risiko aset digital, investasi legal, hinggal literasi keuangan
Kehadiran Kantor OJK di Manokwari juga diharapkan bisa memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan wilayah Indonesia Timur.
SEBARAN pengguna fintech masih sangat terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek dengan angka mencapai 73,77%.
Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong Pasar Modal Indonesia semakin tangguh menghadapi berbagai gejolak dan berperan besar dalam menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional.
Hasil kajian OJK menunjukkan bahwa implementasi Sertipikat-el dan HT-el berpotensi mempercepat proses penyaluran kredit serta meningkatkan akuntabilitas perbankan.
Membengkaknya utang pinjaman daring (pindar) atau pinjaman online (pinjol) hingga Rp94,85 triliun per November 2025, mencerminkan semakin terhimpitnya kondisi keuangan masyarakat.
Empat pilar utama, yaitu kolaborasi data, standardisasi penilaian risiko, skema berbagi risiko, serta platform kolaborasi terintegrasi, menjadi fondasi penting yang perlu diperkuat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah mengapresiasi Bareskrim Polri yang membongkar dua kasus aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah menjerat hingga 400 nasabah
Pakar Ekonomi Syariah UMY Satria Utama, judi online (judol) memiliki daya rusak yang lebih tinggi karena menyasar kelompok masyarakat yang rentan secara finansial.
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bersama 97 platform pinjaman daring (pindar) menolak dengan tegas tuduhan adanya kesepakatan untuk menentukan batas maksimum suku bunga.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, lonjakan kasus penipuan keuangan atau financial scam di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved