Wapres Optimis Keuangan Syariah Berperan Penting untuk Indonesia Emas 

WAKIL presiden RI Ma’ruf Amin menyebut bahwa ekonomi dan keuangan syariah ke depannya akan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing, demi menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu diungkapkan Ma’ruf usai menyerahkan penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2024 kepada pemerintah daerah terbaik yang memenangkan sejumlah kategori ekonomi dan keuangan syariah.

“Ke depan, ekonomi dan keuangan syariah akan menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing, demi menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Ma’ruf dalam acara Adinata Syariah 2024 di menara Syariah PIK 2, Tangerang, Banten, Senin (20/5).

Baca juga : Wapres akan Hadiri Resepsi Pernikahan Putra KGPAA Paku Alam X

Ma’ruf menegaskan, untuk menunjang hal tersebut,  pembangunan ekosistem infrastruktur dan kelembagaan perlu diperkuat dan jadi hal prioritas. Demi menjadi fondasi pembangunan ekonomi keuangan syariah 5 tahun mendatang. 

“Seyogianya menjadi prioritas, agar memperkuat fondasi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah dalam 5 tahun mendatang,” tambahnya.

Selain itu, kata Ma’ruf, ekonomi dan keuangan syariah terus diarahkan untuk membawa dampak sosial ekonomi yang riil bagi masyarakat.

Baca juga : Tim Pemenangan Prabowo-Gibran : Ekonomi Syariah akan Jadi Pilar Ekonomi Indonesia di 2045

“Untuk itu, saya mengapresiasi semua pihak, khususnya pemerintah daerah yang telah giat memajukan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah,” tutur Ma’ruf.

Jika dikelola secara bijak dan optimal, Ma’ruf menuturkan otonomi daerah akan menjadi kekuatan dan kesempatan luas untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Otonomi daerah, lanjut Ma’ruf, dapat bermanfaat untuk memperkuat edukasi, membangun infrastruktur yang memadai, serta mendorong inovasi dan kerja sama pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah.

Baca juga : Wapres Akui Kontribusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Rendah

Menurutnya, masyarakat akan semakin merasakan manfaat nyata ekonomi dan keuangan syariah di tingkat daerah, melalui KDEKS dan sinergi pusat dan daerah yang efektif.

Oleh karena itu, Ma’ruf meminta agar pemerintah daerah mengoptimalkan otonomi daerah sebagai peluang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, sesuai kondisi lokal.

“Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah,” tandasnya.

Baca juga : Dorong Ekonomi Syariah Daerah, Wapres Kukuhkan KDEKS di 5 Provinsi

Sementara itu, Plt. Direktur KNEKS Taufik Hidayat melaporkan bahwa Anugerah Adinata Syariah 2024 kembali mengusung 10 kategori.

Adapun pemenang pertama Adinata Syariah tahun ini, yaitu kategori keuangan syariah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh.

Kemudian, kategori industri halal Pemprov Sumatera Barat, kategori keuangan sosial syariah, Pemprov Jawa Barat dan kategori keuangan mikro syariah, yaitu Pemprov Jawa Timur.

Lalu, kategori pendidikan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi pesantren Pemprov Jawa Barat dan kategori sektor ekonomi hijau dan keberlanjutan, yakni Pemprov DKI Jakarta.

Kategori kelembagaan yang difokuskan pada pengembangan ekonomi syariah Pemprov Sumatera Barat, kategori zona KHAS atau zona kuliner halal, aman, dan sehat Pemprov Sulawesi Selatan dan kategori program inkubasi usaha syariah Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terakhir, kategori program inovasi pada sektor ekonomi syariah pemenangnya ialah Pemprov Sumatera Barat.

"Setiap sektor kategori memiliki dimensi indikator penilaian yang beragam dan dilihat dari aspek regulasi maupun realisasi dan juga organisasi jumlah program maupun dampak program dan sebagainya," ungkap Taufik. 

Dalam kesempatan tersebut, Wapres memberikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah selaku perwakilan Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang menjadi Juara Umum Adinata Syariah Tahun 2024.

Turut hadir dalam acara ini, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari, dan Anggota Dewan Komisionar LPS Didik Madiyono. (Z-8)