Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Ekonomi pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menuturkan ekonomi syariah harus menjadi pilar penting ekonomi Indonesia pada 2045 mendatang. Anggota Tim Ekonomi Prabowo-Gibran, Reza Artha menuturukan Ke depan ekonomi syariah dapat memberikan nilai tambah yang signifikan dalam perekonomian Tanah Air
“Hal ini dikarenakan Indonesia yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia, maka potensi pengembangan ekonomi syariah sangatlah menjanjikan,” ungkap Reza Dalam Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook 2024 yang digelar oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI di Auditorium FEB UI yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kamis (7/12).
Reza menjelaskan, Prabowo-Gibran memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong kemajuan ekonomi syariah sesuai dengan visi misi Prabowo-Gibran yang tertuang dalam Asta Cita butir ke-2. Dalam kesempatan tersebut Reza juga memaparkan 5 gagasan-gagasan penting terkait ekonomi syariah salah satunya ialah dengan melakukan penguatan regulasi dan kelembagaan ekonomi syariah.
Baca juga : Bank DKI Dorong Penguatan Ekonomi di Lingkungan Pesantren
“Penguatan perbankan syariah, pengembangan industri halal, pembangunan ekonomi desa dan pesantren, serta pemberdayaan zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf,” jelasnya lebih rinci.
Baca juga : Asosiasi Fintech Syariah Gencarkan Penetrasi Hingga ke luar Jawa
Dalam pelaksanaan pengembangan Ekonomi Syariah tentunya Prabowo Gibran jika nanti terpilih akan terus menjalin kemitraan strategis dengan berbagai elemen. Mulai dari MUI, NU, Muhammadiyah, MES, IAEI, ICMI, Asbisindo, AFSI, PPHI, Fossei, Isyef, Hijrahfest, Tajir, Chef Halal, dan semua asosiasi Ekonomi Syariah baik nasional maupun lokal.
“Para pelaku ekonomi syariah juga perlu melakukan inovasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan membawa masyarakat perkotaan untuk berinvestasi di desa,” ungkapnya.
Selain nilai investasinya yang masih murah, program pemerintah seperti desa wisata membuat desa semakin menarik. Bidang agroindustri dan peternakan juga masih menjanjikan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pangan nasional.
“Kedepan Ekonomi Syariah harus bisa menangkap peluang itu, sehingga bisa membantu suplai pangan dengan harga yang terjangkau,” tutupnya. (Z-8)
Konsep GAR hadir dari keprihatinan akan adanya kesenjangan antara teori akademik dengan tantangan nyata di lapangan.
Prof Sri Yunanto memaparkan visi besar Indonesia pada satu abad kemerdekaannya. Ia menetapkan sejumlah indikator utama yang menjadi syarat mutlak terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Ahli kesehatan Ray Wagiu Basrowi menegaskan perbaikan nutrisi dan sistem pencernaan anak krusial demi capai target stunting 14,2% di 2029.
ALFI CONVEX 2025, konferensi dan pameran logistik terbesar di Indonesia, resmi dibuka hari ini di ICE BSD, Tangerang.
Wakil Menteri Desa PDTT Ahmad Riza Patria yang turut hadir menilai tema kongres relevan dengan semangat penguasaan teknologi dan sains.
BADAN Gizi Nasional (BGN) melaksanakan Pelatihan Petugas Penjamah Pangan pada Dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mitigasi mencegah keracunan makanan MBG
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan dan non-kehutanan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terkait pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved