Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
KUOTA penyaluran pembiayaan rumah bersubsidi sebanyak 166 ribu unit bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diprediksi akan habis pada Agustus 2024. Untuk memenuhi demand sebanyak 223 ribu unit rumah, Badan Pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengusulkan penambahan kuota pada pemerintah.
“Saat ini kita sedang koordinasikan dengan Kementerian PUPR untuk penambahan kuota,” ungkap Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho saat media visit ke Kantor Media Indonesia, Selasa (14/5).
Heru menyampaikan, bila berkaca pada penyaluran pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), perkiraan demand hunian disampaikan oleh Heru mencapai 233 ribu unit rumah.
Baca juga : Realisasi Pembiayaan Rumah Subsidi mencapai 103.749 Unit, 47,15% dari Target
Berdasarkan data yang diterima, BP Tapera telah menyalurkan dana sebesar Rp9,083 triliun untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun 2024. Dana tersebut disalurkan melalui dua program pembiayaan perumahan yang dikelola oleh BP Tapera.
Adapun, hingga 8 Mei 2024, dana FLPP telah digunakan untuk 72.779 unit rumah dengan total nilai Rp8,830 triliun. Rumah-rumah ini tersebar di 8.245 perumahan yang dibangun oleh 5.899 pengembang perumahan melalui 32 bank penyalur di 33 provinsi dan 376 kabupaten/kota.
Selain itu, akad pembiayaan perumahan Tapera pada periode yang sama telah mencapai 1.528 unit dengan nilai Rp253,47 miliar.
Baca juga : Gema Tapera Digelar 3 Hari di Kantor Kemenag
“Kami pun berharap persetujuan penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi keluar secepatny. Namun itu tergantung kemampuan fiskal pemerintah, mudah-mudahan tidak lama.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, menyatakan bahwa kuota rumah bersubsidi pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan dengan kuota tahun 2023 yang mencapai 250 ribu unit. Padahal, jumlah tersebut bisa diserap sepenuhnya oleh masyarakat.
"Kuota rumah subsidi sebanyak 166 ribu unit tahun ini diperkirakan akan habis pada bulan Juli. Kami berharap kuota ini bisa ditambah, setidaknya sama dengan kuota tahun lalu, karena jika habis, dampaknya akan besar bagi MBR," ujar Junaidi di Jakarta, kemarin.
Junaidi menambahkan, para pengembang berharap ada tindakan nyata untuk mengatasi penurunan kuota rumah subsidi ini. Penurunan kuota tersebut berpotensi menyebabkan dampak besar, tidak hanya bagi MBR dan pengembang, tetapi juga bagi industri properti secara keseluruhan.
“Keterbatasan kuota bisa menghambat pertumbuhan sektor properti, menghambat pengembangan properti, dan meningkatkan risiko kebangkrutan bagi pengembang yang tidak dapat memenuhi kewajiban perbankan,” tandas dia. (Z-8)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Rumah subsidi dengan luas 18 meter memang menunjukkan niat negara dalam menjamin hak tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Target pasar dari pembangunan rusun tersebut adalah generasi milenial.
Dapatkan rumah impian, test drive BYD, lelang emas, dan promo menarik di BRI Consumer Expo 2025 di Citra City Sentul!
Mempersiapkan akad kredit rumah atau KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah langkah penting dalam proses pembelian rumah.
Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi oleh BTN mencapai Rp106,8 triliun, meningkat 8,1% dibandingkan periode yang sama tahun
Bank BTN Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 800 unit selama 2025.
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
Minat terhadap rumah tapak kembali meningkat di kalangan pembeli muda, terutama sejak pandemi covid-19 memicu perubahan pola hunian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved