Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024 kepada daerah yang berhasil mencapai hasil terbaik dalam penyusunan, pelaksanaan, dan inovasi perencanaan pembangunan.
Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di Jakarta Convention Center pada Senin (6/5), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah berperan aktif dalam pembangunan daerah.
Pemenang PPD 2024 dipilih melalui evaluasi komprehensif dan kreatif terhadap perencanaan pembangunan daerah. Penghargaan ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar dapat menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan, serta untuk meningkatkan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah.
Baca juga : Sukabumi Raih Penghargaan Kabupaten dengan Inovasi Pembangunan Terbaik 2024
Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas juga mengadakan Expo Pembangunan Daerah 2024, sebuah pameran yang menampilkan inovasi pembangunan daerah dari seluruh Indonesia. PPD 2024 dan Expo Pembangunan 2024 diharapkan dapat menjadi platform kolaborasi bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan inovasi dan keunggulan daerah dalam perencanaan serta untuk mencari solusi dalam mengatasi tantangan pembangunan.
Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi secara langsung menyerahkan PPD 2024 kepada penerima di kategori provinsi, kabupaten, dan kota. Predikat Provinsi Terbaik Pertama diraih oleh Jawa Barat, Provinsi Terbaik Kedua diberikan kepada Kalimantan Selatan, dan Provinsi Terbaik Ketiga diberikan kepada DKI Jakarta. Sementara itu, dalam kategori kabupaten, Kabupaten Terbaik Pertama jatuh pada Temanggung, Kabupaten Terbaik Kedua diberikan kepada Banyuwangi, dan Kabupaten Terbaik Ketiga jatuh pada Gowa. Predikat Kota Terbaik Pertama diraih oleh Malang, Kota Terbaik Kedua dianugerahkan pada Palu, dan Kota Terbaik Ketiga diraih oleh Metro.
Kriteria program pembangunan dalam PPD 2024 mencakup manfaat optimal bagi masyarakat dari segala aspek, mulai dari perekonomian hingga keberlangsungan budaya. Penghargaan ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah bekerja keras dan memberikan inovasi dalam pembangunan daerah. #MIA (RO/Z-10)
Nilai sebuah perusahaan saat ini tidak lagi ditentukan terutama oleh aset fisik, melainkan oleh kekuatan aset tak berwujud, khususnya merek.
PHE ONWJ dianugerahi penghargaan dalam kategori Mengembangkan Keanekaragaman Hayati melalui program OTAK JAWARA.
Sebanyak 32 kategori penghargaan telah disiapkan untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada para nomine yang telah mewarnai dunia hiburan sepanjang tahun lalu.
Selain kapasitasnya sebagai pendakwah nasional, kreativitas Ustaz Abdul Somad dalam mengemas pesan agama menjadi poin utama penilaian.
Kabupaten Mimika meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 untuk kategori Madya.
Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung per 31 Desember 2025 mencapai Rp1,8 triliun, dari yang ditargetkan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 sebesar Rp2,2 triliun.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved