Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia kuartal I 2024 yang sebesar 5,11% menjadi basis baik untuk pertumbuhan Indonesia 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kuartal I 2023 yang sebesar 5,03%.
"5,11% itu angka yang cukup tinggi. Itu menjadi basis baik untuk pertumbuhan Indonesia 2024," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/5).
Dia tidak menampik tingginya pertumbuhan ekonomi kuartal I 2024 dikontribusi besar salah satunya dari momentum Pemilu yang mendorong konsumsi rumah tangga. "Kita ingin di atas 5% untuk konsumsi rumah tangganya," kata Suahasil.
Baca juga : Butuh 0,25% untuk Capai Target Pertumbuhan 5,3% di 2023
Dia meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap terjaga pads kuartal-kuartal selanjutnya. Hal ini mengingat insentif pemerintah yang terus berjalan seperti insentif pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah dan bantuan biaya administrasi.
"Semoga bisa mendorong konstruksi dan mendorong investasi di kuartal-kuartal mendatang," kata Suahasil. Angka pertumbuhan ekonomi kuartal I 2024, menurutnya, menjadi basis yang baru, tetapi pemerintah ingin ekonomi tumbuh lebih tinggi lagi.
Untuk target pertumbuhan ekonomi 2025 yang tercantum di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Suahasil mengatakan baru akan mulai dibahas pembicaraan pendahuluannya pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dan pada pembicaraan di RAPBN 2025. Beberapa tantangan dunia di 2025 dan tahun-tahun mendatang seperti tingkat suku bunga dan harga minyak dunia, disampaikan Suahasil bahwa beberapa variabel itu sangat memengaruhi biaya belanja fiskal Indonesia, sehingga akan memengaruhi APBN.
"Jadi tentang biaya harga minyak pasti mempengaruhi subsidi dan kompensasi kita. Sedangkan tentang tingkat suku bunga itu akan memengaruhi gerak ekonomi secara keseluruhan dan nilai tukar kurs sebenarnya juga memengaruhi," kata Suahasil.
Kementerian Keuangan akan terus memonitor pergerakan dinamika ekonomi global dan dampaknya ke Indonesia juga efeknya ke APBN. "Tiap bulan kami selalu paparkan pergerakan APBN, suku bunga, dan kurs-kurs seperti apa. Nanti kelihatan di sana. Nanti tentu kami akan mulai berbicara pendahuluan RAPBN 2025 pada Mei sekitar tanggal 20-an," kata Suahasil. (Z-2)
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Melalui pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar yang dipadukan dengan berbagai pelatihan, para ibu tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga keterampilan hidup.
Fakta bahwa minyak goreng sempat langka selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan adalah bukti adanya masalah serius di sektor tersebut.
Sejak Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) mulai berlaku, perdagangan antara kedua negara telah berlipat ganda, mencapai A$35,4 miliar pada 2024.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Gorontalo pada triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,14 persen
DIREKTORAT Jaminan Produk Halal (JPH) dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved